covid-19

KIP Jawa Tengah Minta UU Keterbukaan Informasi Publik Direvisi

Ia mencontohkan banyak lembaga publik pemerintah di Jawa Tengah, yang menutupi informasi, salah satunya mengenai keterbukaan anggaran.

BERITA | NUSANTARA

Minggu, 03 Apr 2016 21:47 WIB

Author

Musyafa

KIP Jawa Tengah Minta UU Keterbukaan Informasi Publik Direvisi

Ilustrasi keterbukaan informasi. Antara Foto

KBR, Rembang - Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah meminta Undang–undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) direvisi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Rahmulyo Adi Wibowo, beralasan penerapan Undang-undang tersebut masih lemah. Ia mencontohkan banyak lembaga publik pemerintah di Jawa Tengah, yang menutupi informasi, salah satunya mengenai keterbukaan anggaran.

“Karena jabatan PPID bukan jabatan struktural dan hanya fungsional, tidak ada anggarannya, sehingga badan publik enggan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Sangat kesulitan ketika masyarakat mengajukan permintan informasi di badan publik. Salah satu yang kita lakukan adalah sosialisasi. Kita akan bicara terus dengan badan publik supaya PPID diberdayakan," jelasnya, kepada KBR, Minggu (03/04).

Selain itu, kata dia, dari sisi ancaman hukuman bagi pelanggar Undang-undang juga masih tergolong ringan, yakni hukuman 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta. Idealnya, menurutnya, hukuman minimal 5 tahun.


Editor: Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7