Gubernur Kalbar: Kepala Daerah Wajib Ikuti Arahan KPK Kelola Kehutanan

"Izin pengelolaan hutan jadi catatan KPK"

KBR, Pontianak- Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menginstruksikan kepada para bupati/walikota untuk mematuhi berbagai arahan KPK yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan. Diantaranya kata dia, kepala daerah harus mengawasi pemberian izin pengelolaan kehutanan.

Pasalnya dia mengakui masih ada sejumlah daerah yang buruk dalam pemberian ijin tersebut.

“Para kepala dinas kehutanan yang ada di kabupaten untuk mengontrol. Hutan-hutan yang tidak patut dibuka jangan dibuka, seperti masalah gambut sekian meter. 3 meter keatas tidak boleh dibuka, tapi dibuka," ujar Cornelis usai membuka koordinasi bersama KPK yang dihadiri oleh kepala dinas kehutanan se-Kalimantan Barat, di Balai Petitih kantor gubernur, Rabu (04/06).

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk menegaskan kepada pihak perusahaan pengelola hutan, turut menjaga pelestarian hutan. Cornelis menambahkan, pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia memiliki peran besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dunia.

Editor: Dimas Rizky 

• pengelolaan hutan
• KPK