Cegah Illegal Fishing, Pemprov Papua Lakukan Ini

"Juru Bicara Pemprov Papua Lamadi de Lamanto mengakui maraknya pencurian ikan terutama di wilayah perbatasan."

KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua bakal menindaklanjuti permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tidak mengeluarkan izin impor bahan baku dari Papua Nugini dan Timor Leste. Juru Bicara Pemprov Papua, Lamadi de Lamanto mengakui maraknya pencurian ikan terutama di wilayah perbatasan. Salah satunya di perbatasan Papua dan Papuan Nugini. Itu sebabnya, dengan imbauan dari Menteri Susi, gubernur bisa segera memerintahkan pengetatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan pencurian ikan.

"Saya kira itu sering terjadi di perbatasan. Seperti misalnya di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Itu memang kami tahu, kami jarang sekali melakukan (pengawasan). Saya kira ini masukan yang baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga gubernur bisa memanggil dan meminta teman-teman angkatan laut untuk sering melakukan patroli di perbatasan-perbatasan, dan mengatur strategi antisipasi (pencurian ikan)," jelas Lamadi kepada KBR, Kamis (30/04/2015).

Juru Bicara Pemprov Papua, Lamadi de Lamanto menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menemukan modus baru pencurian ikan yang disebut kementerian kelautan dan perikanan. Namun Lamadi mengakui, pasokan ikan dari nelayan di wilayahnya semakin menipis, sehingga Gubernur Lukas Enembe mengimpor dari negara tetangga. Saat ini kata dia, Pemda tengah memetakan permasalahan produksi perikanan dan mencari solusinya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Gubernur Papua tidak menerbitkan izin impor bahan baku dari Papua Nugini dan Timor Leste. Sebab, impor itu diduga dilakukan perusahaan perikanan nakal yang melakukan ilegal fishing di wilayah Indonesia.

Editor: Damar Fery

• Pencurian Ikan
• Papua
• Menteri Susi
• Impor
• Illegal Fishing