Dana Desa di Papua Dicurigai untuk Pembelian Senjata Ilegal

""Begitu ada dana Otsus, itu bisnis senjata tidak terlalu banyak. Tapi begitu ada dana desa, senjata dan peluru laku""

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran dana desa, untuk pembelian senjata ilegal. 

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey. Menurutnya kecurigaan itu muncul ketika beberapa tersangka yang ditangkap oleh tim gabungan TNI-Polri, terkait senjata api ilegal mengaku, bahwa pembelian senjata dan amunisi itu berasal dari dana desa.

"Begitu ada Dana Desa dari Jakarta masuk, peluru dan senjata pasar terbaik di Indonesia ada di Papua hari ini. Bisnis senjata ini. Dalam kasus penggerebekan di Timika, itu uang yang dipakai dari mana? Itu dana desa, karena saya ketemu orangnya. Begitu ada dana Otsus, itu bisnis senjata tidak terlalu banyak. Tapi begitu ada dana desa, senjata dan peluru laku," kata Frits Ramandey, Senin (22/3/2021).

Frits cukup khawatir dengan semakin maraknya pembelian senjata api ilegal. Pasalnya belum lama ini Komnas HAM Papua, juga bertemu salah satu tersangka yang ditangkap di Papua Barat, pada 10 Februari lalu, dan menceritakan proses masuknya senjata api ke Papua hingga orang-orang yang telibat.

Menurut pengakuan tersangka, kata Frits, kebanyakan jual beli senjata dilakukan dalam bentuk tak utuh agar saat melakukan transaksi tidak mencurigakan.

Ia juga mengatakan dalam bisnis tersebut berbagai kalangan terlibat, bukan hanya warga sipil, namun Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga aparat keamanan. kecurigaan itu juga diperkuat dengan adanya pernyataan kepolisian setempat terkait hal itu. 

Menurut Polda Papua, para kelompok bersenjata memaksa para kepala desa untuk menyerahkan dana tersebut kepada mereka.

Editor: Dwi Reinjani

• papua
• Komnas HAM
• dandesa
• senjataapiilegal