Swasta Kelola Air, Berakhir

"Penggugat swastanisasi air Jakarta mendesak Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera mengambil alih PT Palyja dan PT Aetra. "

KBR, Jakarta - Penggugat swastanisasi air Jakarta mendesak Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera mengambil alih PT Palyja dan PT Aetra. Hal itu dinyatakan setelah pengadilan menyatakan pengelolaan air di Jakarta harus kembali pada pemerintah, bukan swasta.

Pengacara penggugat, Arif Maulana, mengatakan Pemprov bisa langsung mengambil kedua perusahaan itu setelah kontraknya dicabut pengadilan. Bahkan, Pemrpov tidak perlu menyiapkan uang ganti rugi.

"Perjanjian kerjasama sudah batal demi hukum. Nggak perlu ada akuisisi yang membayar Aetra dan Palyja. Nggak perlu," ujarnya.

PT Palyja dan PT Aetr meneken kontrak dengan Pemprov Jakarta untuk mengelola air sejak 1977. Selama itu pula, Perusahaan Daerah Air Minum PAM Jaya hanya bertindak mirip pengawas. Hal ini dinilai melanggar hak warga atas air.

Penggugat, Nur Hidayah, mengatakan pihaknya akan terus mengawasi Pemprov Jakarta dan PAM Jaya. Karena sangat mungkin keduanya nakal dan tidak melaksanakan putusan pengadilan.

"Kita terus memperjuangkan dan mengawasi PDAM sebagaimana mandat yang disampaikan oleh hakim," ujar Nur berkaca-kaca.

Pengacara PT Palyja, Hendronoto Sabdo, enggan memberikan keterangan usai. Dia langsung keluar ruangan dan menuruni tangga ke lantai satu. "Saya nggak diberikan kuasa oleh klien untuk memberikan keterangan," ujarnya singkat.

Sidang ini sempat ditunda dua kali sejak Januari. Kebetulan, pada Februari Mahkamah Konstitusi membatalkan isi UU Sumber Daya Air. Mahkamah menyatakan pengelolaan air harus oleh negara. Namun putusan itu tidak masuk pertimbangan hakim.

Pengelolaan air oleh swasta di Jakarta diputuskan berakhir dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Selasa (24/3) petang. Hakim Iim Nurohim membatalkan kontrak 17 tahun antara PAM Jaya bersama kedua perusahaan itu otomatis batal.

Editor: Rio Tuasikal 

• aetra
• palyja
• swastanisasi air