Untuk Presiden Baru Indonesia: Suara Kami tak Pernah Didengar

KBR68H, Jakarta - Hiruk-pikuk pemilu. Keributan dan semua aktivitasnya seolah membuyarkan suara-suara dari kampung. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di 33.000 desa di sekitar kawasan hutan.

Padahal kampanye Pemilu selalu dilakukan dengan mengatasnamakan persoalan publik. Namun masyarakat di hutan tetap saja merasakan sengketa agraria yang tak kunjung usai, keterlibatan negara dan perusahaan tambang, juga hak penguasaan hutan dan tanaman industri yang begitu saja diizinkan oleh negara.

“Pemilu sangat jauh dari penyelesaian persoalan publik. Selain itu, sepinya suara orang kampung dalam menyikapi perubahan boleh jadi karena keterbatasan akses mereka pada media massa mainstream,” papar Andiko Sutan Mancayo, Direktur Eksekutif  HuMa.

Maka HuMa, sebagai organisasi yang selama ini berinteraksi intensif dengan orang-orang di desa dan kawasan hutan memandang penting membuat media alternatif agar suara mereka didengar oleh partai politik dan calon presiden.

Media alternatif  berupa video “Suara Orang Kampung Untuk Perubahan” ini dibuat dengan menggunakan teknologi sederhana yang diambil dengan telepon selular yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa.

“Video ini merupakan salah satu bagian dari gerakan komunitas yang ada di seluruh pelosok Indonesia yang didokumentasikan melalui teknologi sederhana telepon selular untuk menyampaikan pesan dan harapannya kepada Presiden terpilih dalam penyelesaian Konflik Agraria  dan Sumber Daya Alam,” papar Andik Hardiyanto, Direktur Merdesa Institute dalam launching video yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (25/3).

Koordinator Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad menyatakan bahwa sudah saatnya partai politik dan bakal calon presiden menghentian kampanye yang tanpa makna dan cenderung menimbulkan apatisme bagi rakyat dalam berdemokrasi. Partai politik dan calon presiden harusnya lebih mengedepankan tawaran jalan keluar terhadap problematika bangsa secara lebih substantif, seperti tawaran jalan keluar terhadap konflik agraria yang telah berlangsung lama dan cenderung menyengsarakan orang kampung.

HuMa mencatat, di tahun 2013 telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agrarian yang terjadi di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.

Dengan sistem pendokumentasian HuMa, teridentifikasi 6 pelaku dominan dalam Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Indonesia, yaitu Taman Nasional/Kementrian Kehutanan, Perhutani, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan atau korporasi, perusahaan daerah dan Instansi lain (TNI).

Video Gerakan Komunitas “Suara Orang Kampung Untuk Perubahan” bisa diakses melalui www.huma.or.id di “Suara Rakyat untuk Presiden”
 

• video
• huma
• peluncuran