Tanyakan Layanan Publik, Puluhan Aktivis di Pati Datangi Polres

"Sejumlah Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di Pati, mempertanyakan soal pelayanan publik di Kepolisian Pati. Mulai dari pelayanan SIM, SAMSAT, sampai pada proses penanganan perkara kriminal."

KBR68H, Pati - Sejumlah Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di Pati, mempertanyakan soal pelayanan publik di Kepolisian Pati. Mulai dari pelayanan SIM, SAMSAT, sampai pada proses penanganan perkara kriminal. 

Puluhan aktivis sejumlah LSM di Pati, mendatangi Mapolres Pati, Kamis, pagi, 28 Februari 2013. Kedatangan mereka untuk menyampaikan apirasinya, terkait pelayanan publik yang menjadi kewenangan Polres Pati.

Salah seorang aktivis LSM, Hadi Supriyono mengungkapkan, selain menyampaikan aspirasi juga memberikan masukan kepada aparat kepolisian, agar lebih baik dalam menegakkan hukum, dan melayani masyarakatnya.

“Kami hanya ingin memberikan masukan kepada Polres Pati agar lebih baik kinerjanya dan lebih bermasyarakat. Karena apa, Pati menghendaki masyarakat desa ikut mengawal dan bersama-sama membangun Kabupaten Pati,” kata Hadi Supriyono.

Wakapolres Pati, Taufan Dirgantoro, usai menemui para aktivis LSM di ruang operasional menegaskan, pihaknya menyambut baik masukan dan aspirasi tersebut. Dia berjanji kepolisian Pati akan melakukan pembenahan, bila masih terjadi kekurangan dalam pelayanannya.
 
“Kita sebagai aparat Kepolisian Polres Pati, kita tetap akan lebih baik lagi. Artinya, bila ada yang masih kurang pas di masyarakat maupun perilaku anggota saya tetap akan diperbaiki. Sebagai arahan Pimpinan, kita harus dapat menjadi pengayom dan pelindung dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Wakapolres Pati.

Dalam audensi dengan jajaran Polres Pati, yang berlangsung sekitar 3 jam, para aktivis LSM lebih banyak menyampaikan kritik membangun, mendorong penegakan hukum, dan penuntasan perkara dengan profesional, serta pelayanan SIM di Satlantas, dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT.

Sumber: Radio PAS FM Pati

• polres pati
• pelayanan publik