KBR, Jayapura- Wakil Bupati atau Wabup Nduga, Papua, Wentius Nimiangge membenarkan hingga kini ia belum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri.
Pernyataan itu dikatakan Wentius ketika dihubungi KBR melalui telepon selulernya, Minggu petang (5/1/2020).
Wentius enggan berkomentar lebih banyak terkait sejauh mana proses rencana pengunduran dirinya, seperti yang dinyatakan di hadapan warga Nduga beberapa waktu lalu.
"Saya sampaikan di sini, masaknya lain, taruh bumbunya lain, gorengnya lain juga. Jadi mau bicara juga salah-salah. Terimakasih," kata Wentius mengakhiri percakapan dengan KBR melalui telepon selulernya.
Ketika KBR mencoba kembali menghubungi Wentius, yang bersangkutan tidak menjawab panggilan telepon.
"Kalau ada wakil bupati meminta mengundurkan diri, kita tunggu suratnya ada enggak. Kalau suratnya ada untuk mengundurkan diri kita lihat alasannya, sudah tepat apa belum. Kita proses. Sampai saat ini suratnya belum ada," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12/2019).
Editor: Rony Sitanggang
![[Advertorial] Ganti Dokumen Kependudukan Gratis bagi Warga Terdampak Banjir](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=m-68530161445-kartu_keluarga.jpg)
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"
"Gagal bayar yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab ya Jiwasraya kalau ada pihak-pihak lain ya bisa saja. Tetapi PT Hanson enggak ada urusin lagi," ujar Muchtar Arifin.
BMKG menyebut ada 7 kabupaten dan 1 kota di Sumsel yang rawan banjir dan longsor.
"(Genangan banjir) tertinggi pada hari ini pukul 13.00 WITA yaitu di wilayah Lempake, dengan ketinggian air 80 cm sampai 100 cm."
“Rencananya memang warga akan bertahan sampai 45 hari. alasan yang paling kuat karena warga punya ingatan kolektif tentang bencana. "
"Kementarian Agama akan melakukan konseling, kepada saudara-saudara kita yang ideologinya berbeda"
"Kami sekarang coba menyusun bagaimana menggunakan wilayah lain yang lebih aman untuk pengejaran." 
Riska menilai, seharusnya Pemkot Depok berfokus membenahi tata kota saja. Misalnya dengan memperhatikan infrastruktur, sebab Depok merupakan kota transit.
"Selama keluarga itu tidak pernah diutuhkan kembali, selama itu juga masalah tidak pernah bisa ketemu penyelesaiannya. Kemungkinan kita akan bentuk Pokja untuk kasus ini," tutur Sultan.