KBR, Jayapura - Masyarakat dan keluarga korban penembakan di Paniai, Papua, menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), bukan Tim Pencari Fakta (TPF) atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Perwakilan keluarga korban yakni Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay menuturkan, pembentukan KPP HAM arahnya jelas, akan berakhir di Pengadilan HAM. Sementara TPF hanya berujung pada rekomendasi.
Karenanya, ia mendesak Komnas HAM untuk segera menyikapi hal itu dengan membentuk KPP-HAM, yang terdiri dari beberapa anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil. Kelak, kata dia, KPP HAM bisa melakukan investigasi secara kompherensif kasus yang masih belum terang-benderang ini.
“Serangannya kepada penduduk sipil. Lalu ada indikasi ada komando, ada perintah siaga dari wakapolres akan perintah siaga. Siaga kepada kesatuan yang ada di Paniai. Karena ada pihak ketiga. Informasi pihak ketiga ini dari siapa? Nah ini yang tidak jelas,” ujar John Gobay kepada Portalkbr, Rabu (7/1).
Ia menegaskan, untuk mendesak pembentukan KPP HAM, masyarakat dan pemuda Paniai akan berunjuk rasa ke Kantor Perwakilan Komnas HAM pada Senin (12/1) mendatang.
Awal Desember tahun lalu, lima warga sipil tewas tertembak di Lapangan Karel Gobay, Enarotali-Paniai. Pemicu penembakan diduga saat aparat patroli ditegur oleh warga yang berada di Pondok Natal untuk menyalakan lampu mobil. Namun bukannya menyalakan lampu mobil, aparat malah memukul warga tersebut.
Keesokan harinya, ratusan warga protes di Lapangan Karel Gobay, untuk meminta pertanggung jawaban aparat yang telah melakukan pemukulan. Namun aksi ini malahan dibalas dengan tembakan aparat kepada sejumlah warga hingga tewas.
Editor: Anto Sidharta
Keluarga Korban Penembakan Paniai Desak Pembentukan KPP HAM
Masyarakat dan keluarga korban penembakan di Paniai, Papua, menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), bukan Tim Pencari Fakta (TPF) atau Tim Gabung
Rabu, 07 Jan 2015 20:53 WIB
Keluarga Korban Penembakan Paniai, KPP HAM
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NUSANTARA
Muhammadiyah Minta Densus 88 Tindak Kasus Terorisme Sesuai Prosedur
Selain terorisme, ada berbagai isu lain yang dibahas...Aktivis Anti-Tambang Budi Pego Kembali Ditahan, Kuasa Hukum Ajukan PK
“Di pertimbangan dalam putusan kasasi itu, banyak pertimbangan yang menurut kami sesat. Sehingga perlu dijadikan dasar kehilapan hakim dalam memberikan putusan yang keliru."KAI Yogyakarta Tekan Laka Lantas dengan Motis
Program Motis bertujuan agar jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Idulfitri 1444 hijriyah dapat ditekan.Upah Ratusan Perawat di Kabupaten Cirebon di Bawah Standar, Ada yang Rp300 Ribu per Bulan
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.Tomat, Sawi, Kubis dan Cabai Rusak Kena Abu Merapi
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.BPBD Jateng: Abu Vulkanik Merapi Ganggu Pernapasan
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.Tolak Aktivitas Tambang, Warga Rembang Blokir Jalan
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.Induk Harimau Ditemukan Mati Terjerat di Aceh Selatan
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,” Gagal Ginjal Akut, DPR Dorong Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."Kuasa Hukum Korban: Pemerintah Harus Tanggung Hidup Korban Gagal Ginjal Akut Anak
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."Erupsi Gunung Merapi, 5 Wilayah di Jateng Terdampak Abu Vulkanik
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan," Masih Dikaji, Terowongan Bawah Laut Hubungkan Balikpapan-IKN
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.JPU KPK: Wakil Ketua DPRD Jatim Terima Suap 39,5 Miliar
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.Polda Jateng Usut 6 Kasus Tambang Ilegal
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"Ketemu Jokowi, Nelayan Tarakan Mengeluh Sulit Dapat Solar Subsidi
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.Siswa Wajib Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, P2G Kritik Kebijakan Pemprov NTT
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas. Dua Anggota Brimob di Merauke Diduga Aniaya Warga
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini. Diduga Aniaya Warga Hingga Tewas, POM AL Merauke Selidiki Anggotanya
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."Pembebasan Pilot Susi Air Tunggu Hasil Negosiasi Pemkab Nduga
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."Ledakan di Blitar, Polisi Temukan Tiga Panci Wadah Bahan Peledak
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Potret Media Alternatif di Tengah Ancaman KUHP Baru (Bag.1)
Kabar Baru Jam 8
Pengasuhan Gotong-Royong
Perubahan Iklim Bawa Bahaya Lebih bagi Perempuan dan Anak
Most Popular / Trending