KBR, Jakarta - DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.
Yudo Margono nantinya akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun, 21 Desember mendatang.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, usai uji kepatutan dan kelayakan Yudo Margono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Meutya menyebut, penyetujuan KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI melalui musyawarah mufakat dan tidak menggunakan voting (pemungutan suara).
"Sekali lagi untuk dicatat, suara bulat, kami menggunakan musyawarah mufakat, tidak ada voting," kata politisi Partai Golkar ini.
Meutya berharap KSAL Yudo Margono bisa mengemban amanah sebagai Panglima TNI dengan baik.
Baca juga:
- Begini Alasan Jokowi Ajukan Yudo Margono Jadi Panglima
- Pengamat: Tantangan Yudo saat Menjabat Panglima TNI Lebih Kompleks
- Penggantian Panglima TNI, Kontras Beri Pesan untuk Yudo Margono
Sebelumnya, rotasi mantra menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi mengajukan nama KSAL Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Jabatan Panglima TNI saat ini diisi Andika Perkasa dari TNI Angkatan Darat. Andika akan masuk masa pensiun, Desember mendatang.
Sebelum Andika, Panglima TNI dijabat Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.
Fit proper test
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI, pada Jumat (2/12/2022) pagi.
Di depan anggota Komisi I DPR, Yudo Margono saat memaparkan visi misinya menyatakan akan memberikan perhatian pada kondisi geopolitik global dan kawasan.
"Konflik kepentingan dan kompetensi kekuatan negara-negara negara besar. Terlebih situasi konflik terbuka Rusia-Ukraina saat ini. Persaingan dagang dan investasi. Dampak perubahan iklim, wabah penyakit dan bio security. Serangan siber serta adanya potensi ancaman kelangkaan pangan dan energi. Pada lingkup pre-general, potensi instabilitas kawasan asia Pasifik mengemuka sebagai akibat dari adanya ketegangan dan kehadiran kekuatan asing di Laut Cina Selatan," katanya, Jumat (2/12/2022).
Saat uji kelayakan dan kepatutan ini, KSAL Yudo didampingi sejumlah pejabat di lingkup TNI. Di antaranya KSAD Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Editor: Agus Luqman
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
