Realisasi PEN Masih Rendah, Ekonom Sebut Pemerintah Tidak Konsisten Dorong Ekspansi Fiskal

""Kami khawatir, ini baru PEN, belum belanja rutin yang lainnya. Artinya daya dorong fiskal melalui anggaran pemerintah rendah di kuartal ke IV/2021.""

KBR, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 3 Desember baru mencapai Rp513,17 triliun, atau sebesar 68,6 persen dari pagu yang ditetapkan senilai Rp744,77 triliun. Alhasil, dana yang sisanya senilai Rp231 triliun masih belum disalurkan.

Menyikapi kondisi itu, Direktur Eksekutif lembaga kajian ekonomi INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, daya dorong fiskal melalui anggaran pemerintah masih rendah di kuartal ke IV/2021. 

Menurut dia, pemerintah yang tidak konsisten mendorong ekspansi fiskal mengingat government expenditure dari APBN hingga memasuki akhir tahun ini tidak begitu kuat.

"Tahun lalu, pembiayaan yang nggak dipakai itu hampir Rp203 triliun kalau nggak salah. Apalagi sekarang, anggaran Rp700 sekian triliun baru sekitar Rp500 triliun yang digunakan. Kami khawatir, ini baru PEN, belum belanja rutin yang lainnya. Artinya daya dorong fiskal melalui anggaran pemerintah rendah di kuartal ke IV/2021. Di kuartal kemarin kan growth-nya di bawah 1 persen kan belanja pemerintah. Sayang, artinya justru pemerintah sendiri yang tidak konsisten mendorong ekspansi fiskal kalau government expenditure nya tidak begitu kuat," kata Tauhid Ahmad saat dihubungi KBR, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga:

• Kemendag Dorong Percepatan Kerja Sama Dagang RI-Korsel untuk Pemulihan Ekonomi 
• Sektor Industri Masih Jadi Penyumbang Nilai Ekspor Terbesar 2021

Tauhid menyayangkan, realisasi anggaran PEN untuk klaster program prioritas mencapai Rp80,68 triliun atau sebesar 68,4 persen. Sementara untuk klaster kesehatan mencapai Rp140,52 triliun atau 65,4 persen dari pagu yang ditetapkan. 

Ia mempertanyakan, sampai saat ini persoalan di sistem administrasi, klaim dari rumah sakit, dan insentif untuk Nakes belum berjalan optimal. Padahal Indonesia sudah memasuki gelombang ke-2 masa pandemi.

Rendahnya penyerapan anggaran itu juga terjadi pada penyaluran dana untuk dukungan UMKM dan korporasi, yakni Rp85,50 triliun atau 51 persen. Padahal, menurut Tauhid, penyerapan anggaran untuk mendorong UMKM itu penting direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Namun, jika melihat tingkat penyerapan yang rendah itu, Tauhid Ahmad pesimistis daya dorong PEN untuk pemulihan ekonomi berjalan efektif dan sesuai yang diharapkan. Hal itu menurut dia justru berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2021.

"Yang dibutuhkan kan justru yang penting nih. Nah, itu yang saya kira akhirnya, daya dorong PEN untuk ekonomi tidak begitu efektif, sehingga pengaruh ke pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-4 juga bisa turun. Secara akumulatif, target pemerintah 3,7 sampai 4,1 atau 4,2 secara umum sulit dicapai. Perkiraan kami, tahun 2021 secara keseluruhan 2,1 dengan situasi di kuartal ke-4 memang aktivitas sudah membaik. Tetapi beberapa sisi misalnya, di government expenditure, daya beli masih tertahan, kita hanya didorong di perdagangan yang masih surplus," ujarnya.

Tauhid menambahkan, penyerapan PEN yang rendah berdampak pada tertahannya daya beli masyarakat. Menurut dia, hal ini dikarenakan dua faktor, pertama, bantuan sosial belum menyebar secara proporsional pada kelompok ekonomi bawah. 

Kedua, saat ini pemulihan ekonomi baru dimulai, sektor usaha mulai bangkit dan lapangan kerja belum banyak teripta. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi akan terlihat pada kuartal I/2022.

Dia minta, pemerintah segera melakukan evaluasi agar saat memasuki fase pandemi di tahun depan, penyerapan PEN dapat berjalan lebih optimal, bercermin pada persoalan yang telah di hadapi sebelumnya.

Editor: Agus Luqman

• Pemulihan Ekonomi Nasional
• INDEF
• Pertumbuhan Ekonomi
• pandemi covid-19