Realisasi Anggaran Bansos Daerah Turun, KPPOD: Terlalu Andalkan Pusat

KBR, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai ada dua faktor yang menyebabkan turunnya realisasi belanja APBD 2021 klaster perlindungan sosial.

Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan, dua faktor itu yakni ketergantungan pada bansos pusat dan adanya kecenderungan peralihan anggaran ke sektor lain.

"Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu, daerah itu mengandalkan bansos dari pemerintah pusat. Tetapi di sisi lain yang kami lihat memang di semester semenjak Agustus ke sini, tampaknya memang kalau melihat tren kasus Covid-19 yang menurun, sehingga mungkin tampaknya pemerintah daerah juga terkait dengan bantuan perlindungan sosial ini diarahkan ke tempat yang lain," ujar Armand kepada KBR, Rabu (22/12/2021).

Armand menilai, besarnya realisasi anggaran belanja pegawai dan barang ketimbang perlindungan sosial di masa pandemi kurang tepat.

Baca juga:

• Mensos: 31 Ribu ASN Terdaftar sebagai Penerima Bansos
• Wapres: Program Bansos Tak Bisa Entaskan Kemiskinan

Menurutnya, kelompok rentan yang masih terdampak akibat pandemi tetap perlu diberikan bantuan melalui jaring pengaman sosial.

"Apakah tepat atau tidak? Serasa tidak dalam arti itu tidak tepat. Kalau misalnya antara belanja pegawai dan perlindungan sosial itu lebih mementingkan barang dan jasa, karena memang di satu sisi perlindungan sosial ini menjadi jaring pengaman terhadap kelompok yang rentan terhadap pandemi ini," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa belanja APBD hingga November 2021, khususnya pada belanja perlindungan sosial turun hingga 27 persen.

Sri Mulyani mengatakan, penurunan belanja perlindungan sosial di APBD tersebut menandakan pemda hanya mengandalkan bantuan sosial yang berasal dari pusat dan bukan dari APBD-nya. Dia turut menyampaikan belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang.

Editor: Wahyu S.

• Bansos
• anggaran bansos