KBR, Jakarta - Pengamat tata ruang dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mendesak Pemerintah Daerah Pandeglang atau Pemerintah Provinsi Banten melakukan penertiban pembangunan di sepanjang ruang publik khususnya tepi pantai, sesuai aturan tata ruang.
Yayat mengatakan ruang pantai merupakan ruang publik yang harus disterilkan dari bangunan sesuai aturan tata ruang.
Ia mengkritik Pemda setempat yang dianggap melakukan pembiaran berdirinya bangunan dan permukiman di wilayah rawan bencana.
“Pembangunan-pembangunan ruang publik di tepi pantai itu harusnya diatur oleh ketentuan tata ruang di tingkat daerah. Yang menjadi masalah sekarang ini, sejauh mana implementasi aturan tata ruang itu,” kata Yayat kepada KBR, Rabu (26/12/2018).
Selain itu, Yayat meminta pemerintah untuk lakukan relokasi dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga terdampak.
“Penataan tata ruang sekaligus penataan sosial ekonominya. Kalau tidak, semua orang akan mengatur menurut tata cara sendiri” kata Yayat.
Yayat juga menyebutkan harus ada perencanaan yang perlu diantisipasi yakni perencanaan tata ruang dengan mitigasi bencana yang tinggi.
Baca juga:
- Kementerian PUPR Evaluasi RTRW Wilayah Terdampak Tsunami Selat Sunda
-
Anggaran Mitigasi Bencana Minim, BNPB Akan Ajukan Tambahan di APBNP 2019
Tak Setuju Relokasi Hotel
Kementerian Pariwisata menilai tidak perlu ada relokasi atau pemindahan untuk hotel dan resort yang sudah berdiri di kawasan pantai, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan yang perlu diupayakan adalah bagaimana melakukan penilaian di setiap destinasi wisata terutama di kawasan-kawasan hotel dan resort dekat dengan garis pantai, agar memiliki manajemen mitigasi yang baik.
"Menurut saya, yang existing sekarang tidak mungkin dibongkar, tidak mungkin digeser. Barang kali yang kita upayakan adalah bagaimana melakukan assesment di semua destinasi wisata. Terutama kawasan-kawasan hotel dan resort dekat dengan garis pantai. Agar Mereka memiliki manajemen mitigasi yang baik. Harus ada early warning, harus ada petunjuk tentang di mana meeting point, jalur evakuasi dan sebagainya," kata Guntur Sakti, saat dihubungi KBR, Rabu, (26/12/2018).
Guntur mengatakan nantinya perlu dipertimbangkan aspek sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) yang didalamnya harus mengakomodasi perencanaan kemitigasian atau kedaruratan bencana di wilayah kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung.
"Saya pastikan hampir sebagian besar destinasi wisata, yang kalau saya sebut itu merupakan private area atau coorporate area, mereka sudah memiliki manajemen pengamanan dan manajemen pengelolaan pantai yang relatif cukup baik. Dibanding banyak destinasi pantai kita yang publik area atau public beach," pungkasnya.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten memperkirakan kerugian akibat bencana tsunami di wilayah Anyer dan sekitarnya mencapai Rp10 miliar.
Baca juga:
-
Antisipasi Bencana Tsunami, Kementerian Agraria Minta Pemda Banten-Lampung Buat RDTR
-
BMKG Atur Ulang Seismograf, Getaran Seperti Semut Bisa Terdeteksi
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
