KBR, Jakarta- Kepala Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Sanusi, telah diperiksa Satgas Anti Mafia Bola di kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Sanusi diperiksa sebagai saksi kasus pengaturan skor sepak bola di Indonesia. Ia diberikan 24 pertanyaan mengenai tugas pokok dan fungsi hukum olahraga di Kemenpora.
Sanusi juga tidak membawa dokumen atau berkas apapun yang terkait mafia pengaturan skor.
"Tentunya sesuai dengan tugas saya sehari-hari dibidang hukum, ya sudah saya jelaskan lah terkait dengan tupoksi saya di Kemenpora menyangkut hukum, intinya tentang hukum. Saya kira apa yang tadi dipertanyakan sudah saya sampaikan kependidikan,” kata Sanusi di Kantor Direktorat Tipikor Bareskrim, Jumat (28/12/18).
Baca Juga:
Selain Sanusi, Satgas Anti Mafia Bola juga memeriksa Ketua Komisi Disiplin PSSI Asep Edwin, bekas Komite Eksekutif (exco) Hidayat dan Sekjen PSSI Ratu Tisha.
Editor: Gilang Ramadhan
kami juga mendesak adanya TGPF independen, sekaligus dalam surat ini kami lampirkan draf keputusan presiden mengenai TGPF independen
Meski jumlah upah naik, tapi kualitas dari upah tersebut tidak meningkat. Apalagi, kenaikan upah diikuti kenaikan kebutuhan hidup.
Masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka beban pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang saat ini masih berjalan, akan lebih mendapat tantangan lebih.
“Selama pemerintahan Jokowi saja ada sekitar 800 lebih aktivis agraria, petani, masyarakat adat, nelayan, ditangkap karena mempertahankan kampung-kampung, desa, tanah-tanah garapannya.”
“Anaknya menggunakan pisau ini dan sudah diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi, anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani,” kata Dedi.
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."
"Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.”
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak. 
Majalah TIME, yang dulu menggadang-gadang Jokowi sebagai "A New Hope", kini tidak bersuara apa-apa soal pelantikan periode keduanya.
Kerjasama ekonomi dan perdagangan RCEP diperkirakan bakal menjadi kerjasama terbesar di dunia. Namun diperkirakan akan merugikan masyarakat kecil. 
"Kalau kita punya transparansi soal siapa saja pemilik HGU, bagaimana petanya dan seterusnya, maka akan ada efek yang membuat mereka behati-hati melakukan praktik pembakaran."
Polri menyatakan sosok Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mengayomi, terutama saat kepolisian menangani konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kebiasaan yang dijalankan Pak Jokowi begitu. Selalu mengecek atas pekerjaan yang telah beliau perintahkan," 
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 