"Setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan serta pandangan seluruh fraksi-fraksi dan anggota Komisi I DPR RI, maka rapat Komisi I hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 memberikan persetujuan kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI," kata Haris di Ruang Rapat Komisi I DPR, Rabu (06/12/17).
Haris mengatakan, Hadi yang menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) memiliki rekam jejak yang mumpuni dan memiliki kecakapan untuk menjadi Panglima TNI. Beberapa hal yang disoroti selama proses uji kepatutan terhadap Hadi di antaranya kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan visi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Komisi I menekankan pentingnya merawat dan menjaga keutuhan NKRI," ujar Haris.
Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Haris mengatakan, Komisi I memberikan apresiasi atas dedikasi Gatot dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia berharap capaian positif Gatot dapat dilanjutkan Hadi dalam memimpin lembaga TNI.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto mengungkapkan rasa bersyukur karena proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap dirinya sebagai Panglima TNI berjalan lancar. Namun Hadi enggan bicara mengenai program prioritasnya setelah menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan, hal itu akan disampaikan setelah dilantik Presiden Joko Widodo.
Editor: Rony Sitanggang
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
