Pengusaha: Proyek Listrik 2500 Desa Gak Menarik

"Kenapa PLN tidak menjalankan proyek itu? Karena memang tidak visible."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 08 Des 2016 19:50 WIB

Author

Ade Irmansyah

Pengusaha: Proyek Listrik 2500 Desa Gak Menarik

Ilustrasi (bakohumas.kominfo.go.id)


KBR, Jakarta- Pelaku usaha mengaku proyek pembangkit listrik untuk 2.500 desa di seluruh Indonesia, kurang menarik bagi investor. Direktur Utama Cirebon Power, Heru Dewanto mengatakan, hal itu terbukti dari PT PLN sebagai BUMN yang hingga saat ini tidak mau menjalankan proyek tersebut. Padahal kata dia, sebelumnya proyek tersebut dibebankan kepada PLN dan kemudian dikerjasamakan kepada swasta dibawah kendali PT PLN. Menurut dia, proyek ini sangat ambisius jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

"Misalnya nih PLN punya 100 proyek, dia menentukan proyek mana yang bakal diserahkan ke swasta. Kalo 60 persen atau 25 ribu lah sebutnya diserahkan ke swasta, yang diserahkan ke swasta itu yang mana, yang bagus-bagus pasti sudah dipegang sendirikan oleh PLN kan, yang jelek dikasih ke swasta. Kalau begini caranya kan ya gak jalankan. Nah contohnya yang 2500 desa itu, itu pasti proyek-proyek yang tidak visible, saya jamin itu. Kenapa PLN tidak menjalankan proyek itu? Karena memang tidak visible. Kalau visible kan pasti dikerjakan itu," ujarnya saat berbicara dalam diskusi soal hubungan swasta dengan pemerintah dalam Proyek Listrik 35 ribu mega watt di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut dia, jika pemerintah ingin meningkatkan peran swasta menjadi 65% dalam membangun energi nasional, maka diperlukan keleluasaan bagi dunia usaha. Misalnya menurut dia, harus ada semacam insentif kepada swasta dari pemerintah. Hal itu semisal, aturan yang kuat di wilayah pedesaan agar investasi swasta terjamin. Pasalnya ujar Heru, dalam membangun proyek pembangkit listriknya membutuhkan energi baru terbarukan (EBT) yang berbiaya mahal.

"Harusnya pemerintah tidak menggunakan cara pemerintah dalam mengelola uang investor, begitu juga saya akan beda memperlakukan sebuah proyek dengan uang saya atau uang pihak lain. Pemerintah harus menjamin masalah klasik tidak terjadi apabila ingin swasta ambil alih proyek tersebut, misalnya, masalah transmisi, lahan yang membutuhkan peran negara untuk membantunya. Lebih spesifik lagi adalah transmisi, lahannya itu masuk ke special facility," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah luncurkan program penerangan terbaru yaitu melistriki 2.500 desa hingga 2019. Untuk program ini pemerintah menyerahkan kepada pihak swasta lantaran adanya keterbatasan anggaran negara. Bila peran swasta tidak dilibatkan dalam program ini diperkirakan butuh tujuh tahun untuk bisa mengaliri listrik 2.500 desa.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Pekan Diplomasi Iklim

Pekan Diplomasi Iklim

Kabar Baru Jam 18