Pemerintah Pastikan Pembayaran Ganti Rugi Korban Lapindo

"KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan penyelesaian ganti rugi korban luapan lumpur PT Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur rampung 2015. Dalam pembahasan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo hari in"

KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan penyelesaian ganti rugi korban luapan lumpur PT Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur rampung 2015. Dalam pembahasan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo hari ini dipastikan akan mencari solusi kasus tersebut.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden bahkan menginginkan agar pembayaran ganti rugi bisa dilakukan bersamaan antara tanggungjawab pemerintah dan kewajiban PT Minarak Lapindo.

“Jadi apakah solusinya penjualan aset oleh Minarak Lapindo yang bisa saja dibeli oleh pihak ketiga atau dibeli oleh pemerintah, tapi opsi opsi itu yang akan dieksplorasi sehingga Rp 380-an miliar tanggungjawab pemerintah dan Rp 781 miliar tanggungjawab Lapindo supaya bisa bersama sama diberikan supaya tidak ada diskriminasi perlakuan ganti rugi antara kelompok masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah maupun kelompok masyarakat yang menjadi tanggungjawab Lapindo,” kata Andi diGgedung KPK, Kamis (18/12).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BPLS merekomendasikan pembayaran sisa ganti rugi warga untuk diambil alih pemerintah pusat. Ini bisa dilakukan pemerintah dengan membeli aset warga secara langsung dengan menggunakan APBN.

Namun belakangan, kabar pembayaran sebesar Rp 781 miliar yang merupakan kewajiban Lapindo akan dilakukan oleh pemerintah dengan membeli aset milik anak perusahaan Politisi Partai Golkar, Aburizal Bakrie itu.

Editor: Pebriansyah Ariefana

• pemerintah
• lapindo
• aburizal bakrie