ICW: Harus Ada Audit Pengadaan Alkes

"KBR68H, Jakarta "

KBR68H, Jakarta – Penelitian lembaga anti-korupsi, ICW menunjukkan pengadaan obat dan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah sangat rentan dikorupsi. Ketua Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, proyek kesehatan memiliki jumlah anggaran yang cukup besar, namun dokumen pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan tidak pernah dibuka pada publik. Untuk itu, ia berharap pemerintah membuka data proyek-proyek tersebut dan melakukan audit menyeluruh.

“Sebentar lagi akan mengeluarkan tren kesehatan 10 tahun terakhir. Korupsi kesehatan banyak terjadi dalam pengadaan obat, alat kesehatan dan sarana prasana kesehatan seperti rumah sakit. Perlu ada dibenahi terutama sistem pengadaan, harus ada audit menyeluruh atas pengadaan alkes. Semua dokumen pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan dibuka pada publik. Jadi, kalau ada kejanggalan, publik bisa melaporkan ke BPK dan BPKP. Korupsi dalam pengadaan obat dan pembangunan rumah sakit itu tidak terbuka pada publik karena dokumennya tidak bisa diakses,” ujar Ketua Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri di Jakarta, Minggu (22/12).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga terlibat dalam korupsti tersebut. Namun, KPK belum menerbitkan surat perintah penyidikan kasus ini. Negara diperkirakan merugi hingga Rp 30 miliar lebih akibat korupsi itu. Sebelumnya, Atut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara suap sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Editor: Fuad Bakhtiar

• audit alat kesehatan
• alat kesehatan
• korupsi alkes