Bagikan:

APBN Defisit, Tahun Depan Belanja Negara Tembus Rp2,71 triliun

"Impelementasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, masih belum masuk di dalam konsideran untuk target penerimaan tahun 2022"

BERITA | NASIONAL | KABAR BISNIS

Senin, 29 Nov 2021 17:49 WIB

Author

Ranu Arasyki

APBN Defisit, Tahun Depan Belanja Negara Tembus Rp2,71 triliun

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi pada tahun depan Indonesia masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen terhadap product domestic bruto (PDB) atau mencapai Rp868 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, pendapatan negara akan mencapai Rp1.846,1 triliun, sedangkan belanja negara diperkirakan tembus mencapai Rp2.714,2 triliun.

"Tahun depan kita masih megalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun. Dalam menyikapi UU APBN yang telah ditetapkan dengan DPR, kita melihat dari sisi pendapatan negara, impelementasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, masih belum masuk di dalam konsideran untuk target penerimaan tahun 2022," kata Menteri Keuangan dalam konferensi pers, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

Sri Mulyani menguraikan, pendapatan negara itu terdiri dari perpajakan senilai Rp1.510 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp335 triliun, dan hibah sebesar 0,6 triliun.

Sementara, belanja pemerintah pusat ditetapkan mencapai Rp1.944,5 trilun, disusul dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp769,6 triliun.

Kemenkeu, katanya, akan memperluas basis pajak dalam reformasi perpajakan, memberikan insentif fiskal secara terukur dan selektif, dan memperbaiki national logistic ecosystem untuk sistem logistik nasional. Selain itu, dia mengklaim akan mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam, terutama pada saat harga komoditas dalam situasi yang membaik.

"Di sisi belanja negara, pemerintah akan menangani pandemi Covid-19, memperbaiki sisi SDM, meningkatkan kualitas belanja yang semakin efisien dan efektif, mendukung reformasi struktural, mendukung subsidi akan semakin terarah, terutama mendukung UMKM, petani, dan layanan transport. TKDD diarahkan untuk penguatan desentralisasi dana desa dan DAK untuk mendorong program percepatan penanggulangan kemiskinan," paparnya.

Sementara, di segi perpajakan, Kemenkeu optimistis dapat mengantongi dana senilai Rp1.510 triliun. Angka itu diraup dari penerimaan pajak senilai Rp1.265 triliun dan kepabeanan Rp245 triliun.

Baca Juga:

Dia meyakini, angka tersebut dapat dicapai pada tahun depan, mengingat kedua target penerimaan pajak dan kepabeanan bisa dilewati pada 2021. Untuk penerimaan pajak diharapkan rasio perpajakan akan meningkat dengan adanya reformasi dan UU HPP sehingga mampu mencapai 10,14 persen dari gross domestic product (GDP) pada 2025.

"Sementara, untuk PNBP kita melihat angka Rp335,6 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi tahun ini. Namun, tidak berarti kita tidak waspada karena harga komoditas tidak bisa berjalan jangka panjang dan sering terjadi volatilitas," pungkasnya.

Sri Mulyani menambahkan, Kemenkeu akan terus mengakselerasi reformasi perpajakan untuk memulihkan perekonomian negara, sendi ekonomi masyarakat, dan APBN di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Catatan untuk TNI

Most Popular / Trending