Menteri PPPA: Banyak Daerah Belum Punya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Harus ada sanksi sosial bagi pemda yang belum membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

NASIONAL

Selasa, 10 Nov 2020 15:13 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Menteri PPPA: Banyak Daerah Belum Punya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Ilustrasi anak korban kekerasan seksual. (Foto: kpai.go.id)

KBR, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati mengeluhkan banyaknya kabupaten/kota yang belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Padahal, unit tersebut merupakan ujung tombak dan garda terdepan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari praktik kekerasan. UPTD dibentuk sebagai rujukan akhir penyediaan layanan korban kekerasan.

"Saat ini UPTD PPA baru terbentuk di 28 provinsi dan 81 kabupaten/kota. Kalau kita persentasekan, pembentukan UPTD di kabupaten/kota ini baru 17 persen. Sangat kecil dari apa yang kita harapkan," ujar Bintang dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Layanan PPA Seluruh Indonesia secara daring, Selasa (10/11/2020).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang menyebut pembentukan UPTD memerlukan intervensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, harus ada sanksi sosial bagi pemda yang belum membentuk unit ini.

Terkait itu, pada Januari lalu, Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran mengenai prioritas pelaksanaan, pencegahan, serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Utang Negara Kian Meningkat

Kabar Baru Jam 7

Peran UMKM Pangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Gambut

Kabar Baru Jam 8

Desakan Memberantas Intoleransi di Sekolah