KBR, Jakarta- Sebelas Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintahan bekerjasama meluncurkan portal aduan Aparatur Sipil Negara (ASN). Portal aduan dengan alamat aduanasn.id ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang diduga terpapar menyebarkan konten-konten ekstrim.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut pada portal aduan ASN ini, Kemenkominfo berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan sarananya berupa portal aduan.
"Bisa saja ada yang barangkali melihat Indonesia dari kacamata yang lain, perlu diingatkan perlu disampaikan agar kembali bahwa ideologi dan konstitusi negara kita ini adalah satu kesepakatan final kita sebagai bangsa. Ini kan berkembang di masyarakat kerisauan di masyarakat itu kan muncul pemerintah mengambil langkah dengan membentuk tim task force, satuan tugas melalui surat keputusan bersama beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara," kata Johnny, Selasa (12/11/19).
Meski begitu, Johnny mengingatkan agar pengaduan ini didukung dengan data dan fakta yang pasti, dan bukan hoaks. Johnny juga menyangkal portal aduan ASN ini dibuat untuk membungkam kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
Menurut Johnny, ASN sebagai garda terdepan punya peran penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan. Sehingga ia berharap, dengan meningkatnya rasa kebangsaan pada ASN maka akan berdampak baik pula untuk kinerjanya.
Editor: Rony Sitanggang
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"
"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan," kata kuasa hukum DPP PDIP.
"Misalnya si A dimasukkan sebagai penerima subsidi karena dia dekat dengan ketua RTnya atau dekat dengan ketua RW nya. Sementara si B yang notabene lebih berhak, tidak mendapatkan"
TNP2K menyarankan pemerintah menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Teknologi ini sudah diujicoba dan siap digunakan.
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."
Mengapa kunjungan wisatawan mancanegara begitu banyak ke Abu Dhabi? Jawabannya, No Fear.
Kementerian Perindustrian menyebut Industri Pengolahan menyumbang 75 persen dari total ekspor Indonesia. Tapi, upah pekerjanya di bawah rata-rata nasional.
Plt Ketua DKPP Muhammad juga meminta Presiden Joko Widodo menjalankan putusan sidang, paling lambat tujuh hari setelah diputuskan. 
"Ombudsman juga sudah turun untuk menghampiri, karena ini (Wyata Guna) masih dalam sengketa, ya jangan dulu lakukan tindakan-tindakan. Sudah diminta oleh Ombudsman seperti itu," kata Ketua FPPT.
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.
Penderita TB reguler harus menjalani pengobatan selama enam bulan tanpa putus. Jika terhenti maka akan mengulangi dari awal, dan menjadi kebal. 