KBR, Jakarta- Sebelas Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintahan bekerjasama meluncurkan portal aduan Aparatur Sipil Negara (ASN). Portal aduan dengan alamat aduanasn.id ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang diduga terpapar menyebarkan konten-konten ekstrim.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut pada portal aduan ASN ini, Kemenkominfo berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan sarananya berupa portal aduan.
"Bisa saja ada yang barangkali melihat Indonesia dari kacamata yang lain, perlu diingatkan perlu disampaikan agar kembali bahwa ideologi dan konstitusi negara kita ini adalah satu kesepakatan final kita sebagai bangsa. Ini kan berkembang di masyarakat kerisauan di masyarakat itu kan muncul pemerintah mengambil langkah dengan membentuk tim task force, satuan tugas melalui surat keputusan bersama beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara," kata Johnny, Selasa (12/11/19).
Meski begitu, Johnny mengingatkan agar pengaduan ini didukung dengan data dan fakta yang pasti, dan bukan hoaks. Johnny juga menyangkal portal aduan ASN ini dibuat untuk membungkam kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
Menurut Johnny, ASN sebagai garda terdepan punya peran penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan. Sehingga ia berharap, dengan meningkatnya rasa kebangsaan pada ASN maka akan berdampak baik pula untuk kinerjanya.
Editor: Rony Sitanggang
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan," 
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.
"Justru yang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), waria, PSK, atau pengguna narkoba suntik persentasenya kecil. Stigma ini yang perlu perhatian kita bersama."
"Dulu (masa jabatan presiden) dibatasi, supaya tidak kebablasan."
"Sejatinya, (RUU PKS) ini menunggu (RUU) KUHP."
Saat ini tingkat persentase partisipasi perusahaan BUMN yang menggunakan PPID baru 55 persen. Angka ini hanya naik 10 persen dari tahun 2018 lalu.
"Pelajar harus mampu membaca teks yang rumit, membedakan mana informasi kredibel dan mana yang tak bisa dipercaya."
"Abis disiram air keras, dia setengah mati tuntut pemerintah. Bagaimana mengenai pembunuhan di Bengkulu?"
"Jokowi harus mengevaluasi kinerja tim bentukan Polri selama ini, bagaimanapun juga tim bekerja menggunakan uang negara."
"Kalau sekarang William memulai keterbukaan lagi dan semuanya panik, itu menunjukkan ada upaya-upaya janggal, upaya-upaya yang korupsi APBD DKI Jakarta"
"Apabila memang pada faktanya penegakan hukum dan pengungkapannya ada kendala, tolong disampaikan kepada publik agar publik bisa memahami. Jangan seolah-olah kasus ini tidak ditangani secara serius."
Jokowi bakal menagih hasil kerja tim teknis tersebut pada Kapolri Idham Azis awal Desember 2019. 