Aparat Pemeras Pengusaha, Sandiaga Uno Sering Lapor Pada Presiden

"Kenyataan di lapangan begitu mereka mulai berinvestasi, ada aja kesulitan-kesulitan yang dilakukan di level-level daerah, di level-level aparat,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 21 Nov 2019 09:41 WIB

Author

Lea Citra

Aparat Pemeras Pengusaha, Sandiaga Uno Sering Lapor Pada Presiden

Ketua MPR Bambang Soesatyo berpelukan dengan eks-Cawapres Sandiaga Uno usai sampaikan undangan pelantikan Presiden di Jakarta, Senin (14/10/2019). (Antara)

KBR, Jakarta-  Pengusaha Sandiaga Uno mengakui dirinya sering melaporkan perkara pemerasan pelaku usaha oleh oknum-oknum polisi dan jaksa kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Bekas Cawapres itu mengungkapkan, tindak pemerasan oknum polisi menghambat masuknya investasi di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah kurang tegas mendisiplinkan aparatur negaranya.

"Bahwa kenapa investor belum masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah kenyataan di lapangan gitu. Kita bicara yang di konferensi-konfesensi ini yang bagus-bagus terus. Bahwa arah pembangunan begini, mengundang investasi begitu. Tetapi kenyataan di lapangan begitu mereka mulai berinvestasi, ada aja kesulitan-kesulitan yang dilakukan di level-level daerah, di level-level aparat," kata Sandiaga Uno  usai diskusi ekonomi “Towards a $7 Trillion Economy: Opportunities and Challenges"   di JW Marriott Hotel Mega Kuningan, Rabu (20/11/2019).

Pengusaha Sandiaga Uno menyarankan, pemerintah berkaca pada kurangnya pengawasan dan pengendalian perilaku aparatur negara yang memeras pengusaha. Sandi menganggap, target pemerintah akan mustahil saat kondisi Indonesia tak bersih dari   pemeras. Akibatnya para investor malas berinvestasi di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, dirinya kerap mendapatkan laporan terkait tindak pemerasan terhadap pelaku-pelaku usaha. Pemerasnya diduga dilakukan oknum-oknum polisi dan jaksa

Presiden Joko Widodo mengancam bakal "menggigit" penegak hukum yang suka menakut-nakuti pejabat dan pelaku usaha yang sedang berinovasi untuk ekonomi negara. 

"Ancaman" itu disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang dihadiri seluruh menteri, 542 kepala daerah, serta Kapolda, Kapolres, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Pangdam, dan Damrem dari seluruh Indonesia.

Jokowi mengklaim sudah mendengar banyak kasus pemerasan yang dilakukan penegak hukum di daerah, baik oleh oknum kepolisian maupun kejaksaan kepada kepala daerah dan investor. Jika pemerasan terus berlanjut, Jokowi berencana memerintahkan Kapolri atau Jaksa Agung untuk mencopot penegak hukum tersebut, atau membisiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut praktik pemerasan itu.

"Saya juga tidak akan memberi toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali, saya inventarisasi. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini, kalau masih ada yang main-main yang "gigit" saya sendiri," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18