KBR, Jakarta - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap alasan penundaan pembayaran 41,64 persen saham milik Freeport Indonesia. Juru Bicara PT Inalum, Rendi Witular mangatakan, perusahaan pelat merah tersebut menunggu penuntasan sejumlah proses.
Di antaranya kata dia, peralihan status Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Salah satunya yaitu mengubah KK menjadi IUPK. Divestasi itu salah satu syarat, sekarang tinggal menunggu (proses) di tempat yang lain," ujar Rendi saat dihubungi KBR, Selasa (20/11/2018).
Namun begitu Rendi memastikan, Inalum sudah mengantongi modal pembelian dari penerbitan global bond sebesar 4 miliar US$.
Freeport, sepakat menjual 41,64 persen sahamnya ke Inalum seharga 3,85 miliar US$. Dia menegaskan, Inalum siap melunasi pembelian setelah masalah penerbitan status IUPK rampung.
Sebagai informasi, penerbitan IUPK definitif Freeport Indonesia masih terganjal masalah lingkungan. Freeport harus menuntaskan peta jalan penyelesaian sederet masalah lingkungannya.
Baca juga:
- Penjelasan Presiden Jokowi soal Divestasi Freeport
- HoA Divestasi Freeport Tak Mengikat? Ini Kata ESDM dan Inalum
Editor: Nurika Manan
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
