KBR, Jakarta - Istri Munir, Suciwati menilai tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam penegakan hukum dan HAM.
Menurut Suciwati, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dikelilingi orang-orang yang diduga melanggar HAM, sehingga akan mengakibatkan banyak kasus hukum dan HAM yang kandas. Dia juga mengecam isu HAM yang hanya dijadikan komoditas untuk menggaet suara dan kekuasaan.
"Pastinya hari ini kita sejak awal tahu, pemerintahnya penuh dikelilingi pelaku pelanggaran HAM, apa yang bisa kita harapkan. Buat kami tidak mengagetkan selama persoalan HAM ini tidak pernah dibenahi dan tidak pernah ditegakkan penegakan HAM-nya dan hanya sebatas komoditas untuk meraih kekuasaan” kata istri almarhum Munir, Suciwati saat dihubungi KBR, Sabtu (29/11)
“Ya terus menerus akan diproduksi hal yang semacam ini. Pemerintah ini tidak pernah melakukan penegakan HAM dan hukum, ya apa yang bisa kita harap untuk menjadi negeri ini benar-benar adil.”
Suciwati menambahkan, pembebasan bersyarat Pollycarpus menjadi salah satu contoh ketidakberpihakan pemerintah kepada penegakan hukum dan HAM.
Sebelumnya, Terpidana kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, mendapatkan pembebasan bersyarat. Pollycarpus Budihari Priyanto mengantongi surat pembebasan bersyarat sejak Jumat, (28/11) . Bekas pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara.
Editor: Antonius Eko
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
