KLB PSSI, Pengamat: Tak Selesaikan Masalah

""Nanti saya berani jamin deh, misal ada pengurus baru PSSI, awalnya mungkin "wah iya nih ini baru" Tapi akan berulang lagi. ""

KBR, Jakarta-  Pengamat sepak bola Ario Yosia menilai, mengganti ketua PSSI dan jajarannya, tak serta merta menyelesaikan masalah. Sebelumnya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mengeluarkan 12 rekomendasi Tragedi Kanjuruhan. Di antaranya adalah meminta seluruh pengurus PSSI, termasuk anggota Komite Eksekutif (Exco) untuk mengundurkan diri. TGIPF Tragedi Kanjuruhan juga merekomendasikan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Kata Ario,  Indonesia perlu segera menciptakan sistem sepak bola Indonesia yang bisa mengintegrasikan stakeholder sepak bola. Sistem tersebut nantinya menjadi standar untuk mengatur pelaksanaan sepak bola mulai dari pertandingan, infrastruktur hingga pengamanan pertandingan sepakbola. Ia menilai selama ini di Indonesia hanya sibuk mengurusi federasi sepakbolanya saja, bukan sistemnya.

"Kalau kita Indonesia mau berkolaborasi menciptakan sistem yang siapapun itu yang jalanin, standarnya akan sama, itu akan jauh lebih berhasil dibanding cuma ngomong teriak 'ganti kepengurusan PSSI'. Nanti saya berani jamin deh, misal ada pengurus baru PSSI, awalnya mungkin "wah iya nih ini baru" Tapi akan berulang lagi. Karena saya perhatiin dari tahun 2010 larinya begini-gini terus. Yang ada kita enggak pernah memperbaiki sistem.tapi cuma sibuk mengurusi federasinya doang. Sementara sepak bola bukan tentang federasi doang. Ada pembinaan, ada infrastruktur," kata dia kepada KBR, Rabu (19/10/22).

Ario juga tak yakin PSSI bakal mau menjalankan rekomendasi TGIPF soal KLB untuk mengganti ketua dan anggotanya. Apalagi, rekomendasi TGIPF bukan bersifat wajib dijalankan.

Ia setuju bahwa PSSI bersalah dan perlu ikut bertanggung jawab dalam kasus Kanjuruhan ini. Namun ia menjelaskan bahwa PSSI tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang harus berbenah sebab lebih jauh, ada masalah soal tidak terkoordinasinya aturan berbagai stakeholder. Untuk itulah dibutuhkan sebuah reformasi sistem yang bisa menjawab semua masalah yang ada dan menjadikan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

"Ngomongin stadion aja mereka (PSSI) enggak bisa intervensi karena kan punya pemda, standar pengamanan kan ga bisa cawe-cawe juga ke kepolisian atau TNI. Mereka memang punya regulasi tapi kan sosialisasi bergantung pada kepolisian sendiri mau menerima atau tidak," tambahnya.

Baca juga:

• Tragedi Kanjuruhan dan Rapuhnya Kepercayaan Publik Terhadap Aparat
• TGIPF Minta Elit PSSI Mundur, Menpora Tolak Intervensi

Rekomendasi TGIPF

Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan memberi rekomendasi agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule dan pengurus PSSI mundur dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rekomendasi itu tertuang dalam poin lima kesimpulan Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Laporan rekomendasi itu diserahkan TGIPF ke Presiden Jokowi pada Jumat siang, 14 Oktober 2022.

TGIPF adalah tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk mencari, menemukan, dan mengungkap fakta terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu, 01 Oktober 2022.

Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi usai laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 yang mempertemukan Arema FC melawan Persebaya Surabaya, Sabtu, 1 Oktober 2022.  Tercatat 133 orang meninggal akibat tragedi tersebut. Sedangkan korban luka-luka sebanyak 583 orang, terdiri atas luka ringan 511, luka sedang 46, dan luka berat 26 orang.

Editor: Rony Sitanggang

• TGIPF
• PSSI
• FIFA
• Kemenpora
• Tragedi Kanjuruhan