BERITA

Saran Epidemiolog untuk Daerah Percontohan Kenormalan Baru

"Saran Epidemiolog untuk Daerah Percontohan Kenormalan Baru"

Wahyu Setiawan

Saran Epidemiolog untuk Daerah Percontohan Kenormalan Baru
Orang tua dan anak mengunjungi pusat perbelanjaan mal di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/10/2021). (Foto: ANTARA/Fakhri Hermansyah)

KBR, Jakarta - Kalangan epidemiolog menyarankan agar pemilihan daerah percontohan kenormalan baru tidak hanya mempertimbangkan cakupan vaksinasi saja.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navila Yamani mengatakan, karakteristik di daerah setempat seharusnya juga turut dipertimbangkan.

Laura merespon rencana pemerintah yang akan menguji coba penerapan kenormalan baru di Kota Blitar, Jawa Timur.

"Sebetulnya harusnya dipertimbangkan banyak indikator. Yang paling penting adalah karakteristik masyarakat. Kalau masalah vaksin 100 persen, ya sudah divaksin, tapi 100 persennya ini kan juga harus dipastikan apakah sudah mendapatkan dosis lengkap. Kalau baru dosis pertama, berarti masih dikatakan berbahaya, berisiko. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa di Kota Blitar, lansia sudah cukup baik untuk divaksinasi, tapi kan ndak 100 persen juga. Srtinya masih berisiko ya," kata Laura kepada KBR melalui sambungan telepon, Selasa (5/10/2021).

Baca juga:

Laura Navila Yamani menambahkan, pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di daerah tersebut, sebelum menjadikannya sebagai proyek percontohan kenormalan baru.

Hasil survei mengenai perilaku masyarakat juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Selain itu, pemilihan proyek percontohan kenormalan baru juga harus melihat tren kasus Covid-19.

Jika indikator tersebut sudah baik, Laura mendorong dilakukan pengawasan yang ketat. Semua aktivitas masyarakat harus dipantau agar sesuai dengan rambu-rambu, sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus.

"Tapi apa yang menjadi target ini yang harus dipikirkan. Betul-betul dimonitoring. Jadi paling tidak nanti action yang dilakukan, adaptasi kebiasaan baru yang memang akan diterapkan di Blitar, itu sesuai dengan rambu-rambu. Kemudian juga harus dimonitor, apakah terjadi perkembangan kasus Covid-19," jelasnya.

Pemerintah akan melakukan uji coba penerapan PPKM level satu di Kota Blitar. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penerapan PPKM level 1 itu akan mendekati kehidupan masyarakat yang normal.

Blitar dipilih karena telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis satu sebesar 70 persen dan dosis satu lansia sebesar 60 persen.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

  • new normal
  • kenormalan baru
  • Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!