KBR, Jakarta - Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari bebas murni pada Sabtu (31/10/2020) usai menjalani pidana 4 tahun penjara. Ia divonis bersalah menerima suap dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes).
"Dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pokok, pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti telah dibayarkan ke negara," kata Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan lewat keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).
Siti Fadhilah telah diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya.
"(Serah terima) ke pihak kuasa hukum a.n. Dr. Kholidin, Sh, Mh dan Tia putri dari Dr. Siti Fadillah, berjalan lancar sesuai protokol kesehatan," imbuh Rika.
Siti Fadhilah diputus bersalah pada 16 Juni 2017 karena melakukan dua perbuatan. Pertama, merugikan negara senilai Rp5,783 miliar terkait pengadaan alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 dengan melakukan penunjukkan langsung kepada PT Indofarma.
Kedua, Siti Fadhilah menerima suap Rp1,9 miliar karena menyetujui revisi anggaran pengadaan alkes I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan alkes tersebut.
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
