KBR, Jakarta - Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari bebas murni pada Sabtu (31/10/2020) usai menjalani pidana 4 tahun penjara. Ia divonis bersalah menerima suap dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes).
"Dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pokok, pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti telah dibayarkan ke negara," kata Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan lewat keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).
Siti Fadhilah telah diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya.
"(Serah terima) ke pihak kuasa hukum a.n. Dr. Kholidin, Sh, Mh dan Tia putri dari Dr. Siti Fadillah, berjalan lancar sesuai protokol kesehatan," imbuh Rika.
Siti Fadhilah diputus bersalah pada 16 Juni 2017 karena melakukan dua perbuatan. Pertama, merugikan negara senilai Rp5,783 miliar terkait pengadaan alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 dengan melakukan penunjukkan langsung kepada PT Indofarma.
Kedua, Siti Fadhilah menerima suap Rp1,9 miliar karena menyetujui revisi anggaran pengadaan alkes I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan alkes tersebut.
"Sehingga ketika ada hari belanja online nasional atau Harbolnas, atau momentum subsidi ongkos kirim belanja online, yang menikmati juga para UMKM lokal."
Hanya untuk daging sapi dan kerbau mengalami defisit sebanyak 1.526 ton
Rizal juga mengingatkan Pertamina untuk menepati janjinya dengan memberi ruang khusus bagi warga asli Balikpapan bekerja
Anak-anak diajarkan merayakan perbedaan dan keberagaman
Pembayaran THR yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Tim Advokasi mempertanyakan status dari kedua pelaku yang diduga belum diberhentikan sebagai anggota Polri.
"Agar melakukan dialog kepada pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai pembayaran THR"
Banyak anak-anak yang menjadi korban keganasan virus korona.
"Mudah-mudahan keputusan terkait ide-ide baru yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa jadi lebih cepat," 
"Saya sudah mengusulkan, kalau dipisah, BRIN-nya terpisah sebagai badan. Kementeriannya kalau bisa kembali ke Ristekdikti. Karena di situ lah sebenarnya kombinasi yang baik." 
Pemerintah Kabupaten Malang juga telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi.
APINDO memperkirakan ada potensi tidak berputarnya uang hingga Rp10 triliun, bila masyarakat tidak melakukan pergerakan saat lebaran nanti.
"Jadi itu yang harus kita maknai sebagai pengalaman. Selama libur libur panjang tersebut semuanya naik. Nggak ada ceritanya waktu libur panjang itu kasus turun. Semua naik."
Hasil assesment merekomendasikan TMII dikelolah swasta, pemerintah atau Badan Layanan Umum
Jokowi memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menjalankan instruksinya tersebut
"Tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal, ya saya terima,"
Indonesia menolak restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin Covid-19.
"Memperketat proses screening pada saat warga negara asing dan warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri ke Indonesia,"
Industri produk halal berpotensi tinggi untuk dikembangkan.
Pemulihan hak korban tak semata-mata menggugurkan proses yudisial terhadap pelaku.
