KBR, Jakarta - Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari bebas murni pada Sabtu (31/10/2020) usai menjalani pidana 4 tahun penjara. Ia divonis bersalah menerima suap dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes).
"Dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pokok, pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti telah dibayarkan ke negara," kata Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan lewat keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).
Siti Fadhilah telah diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya.
"(Serah terima) ke pihak kuasa hukum a.n. Dr. Kholidin, Sh, Mh dan Tia putri dari Dr. Siti Fadillah, berjalan lancar sesuai protokol kesehatan," imbuh Rika.
Siti Fadhilah diputus bersalah pada 16 Juni 2017 karena melakukan dua perbuatan. Pertama, merugikan negara senilai Rp5,783 miliar terkait pengadaan alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 dengan melakukan penunjukkan langsung kepada PT Indofarma.
Kedua, Siti Fadhilah menerima suap Rp1,9 miliar karena menyetujui revisi anggaran pengadaan alkes I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan alkes tersebut.
"Kita berharap kita akan terus bisa efektif menangani ancaman Covid-19 peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan absolut kita."
"Impelementasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, masih belum masuk di dalam konsideran untuk target penerimaan tahun 2022"
"PBN 2022 memiliki peran sentral sebagai Presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan"
"Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang kita lakukan serta pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan"
"salah satunya adalah pembaruan daftar negara pemerintah akan melakukan evaluasi pembukaan wisata untuk wisatawan mancanegara secara berkala"
"Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan"
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mengantisipasi varian baru virus korona yang teridentifikasi pertama kali di Afrika, yakni B.1.1.529 atau disebut Omicron.
"Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sekitar," 
"Menurut dia, struktur perbankan nasional masih didominasi populasi bank dengan skala usaha yang kecil dengan daya saing yang masih rendah."
"Permodalan tergolong kuat dengan capital adequacy ratio sebesar 25,35 persen, pertumbuhan DPK sebesar 9,4 persen. Tentunya ini turut mendukung integritas perbankan."
"Kalau daerah-daerah yang tidak memiliki kinerja bagus terhadap serapan anggaran ini, itu diberikan punishment, disinsentif. Sehingga ke depan, kinerjanya itu menjadi salah satu indikator"
"Kenapa kita terbitkan satu bulan sebelumnya kita sudah siaga? Karena agar persiapannya lebih baik"
Keputusan menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen dinilai akan membuat Indonesia kembali masuk daftar negara dengan pendapatan lower middle income.
"Kalau dari sisi energi, kita menyusun roadmap bahwa semua listrik di 2060 sudah akan zero emission. Jadi tidak hanya netzero. Kalau untuk listrik, di roadmap yang kami susun adalah nol"
Putusan inkonstitusional bersyarat oleh MK itu dinilai sarat muatan politis. Indikasi itu dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.
Pelayanan publik kerap mandek atau tidak memberikan pelayanan di masa pandemi Covid-19.
Jangan sampai Dewan Adat menerapkan keadilan restoratif yang justru keliru.
#BubarkanMUI dan Oversharing Data Pribadi di IG
"Sektor transportasi dan industri manufaktur di 2060 masih mengeluarkan emisi yang cukup besar angkanya. Per simulasi itu angkanya 400 juta ton,emisinya dari dua sektor tersebut"
Sembilan kasus HAM berat terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum ada Undang-Undang Peradilan HAM.
