KBR, Jakarta- Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan wilayah gedung DPR/MPR/DPD RI akan dibersihkan dari aktivitas demonstrasi mulai Selasa, 15 Oktober hingga Minggu, 20 Oktober atau jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Eko menegaskan jika ada demonstran yang nekat, mereka dianggap tidak resmi atau ilegal.
"Berkaitan dengan clearance. Sesuai instruksi kepada kami bahwa untuk pada tanggal 20 pemberitahuan unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalau ada unjuk rasa bahasanya tidak resmi atau ilegal," kata Eko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono meminta publik yang berencana akan melakukan demonstrasi untuk mengurungkannya. Eko meminta demonstran tidak ada yang berusaha untuk mendekati sekitar gedung DPR jelang pelantikan.
"Mari kita saksikan pelantikan presiden dan wakil presiden dengan khidmat," kata Eko.
Sebelumnya Kepolisian Jakarta menyatakan akan menolak pemberitahuan aksi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10). Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono menegaskan tidak akan menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi menjelang pelantikan.
Kata dia, keputusan tersebut atas kesepakatan dengan TNI untuk keamanan gedung DPR/MPR/DPD saat pelantikan presiden berlangsung.
"Polda metro dibackup mabes polri. Kita akan backup full kegiatan ini. Pangdam sampaikan ketika ada pihak-pihak yang akan sampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kita akan ambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu. Tujuannya agar situasi tetap kondusif," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin (14/10/2019).
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan," katanya
Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono mengatakan penolakan izin penyampaian aspirasi itu akan berlaku terhitung Selasa 15 Oktober hingga 20 Oktober atau seminggu menjelang pelantikan.
"Diberlakukan sampai tanggal 20. Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," kata Gatot
Aksi demonstrasi mahasiswa rencananya akan digelar kembali di Jakarta. Aksi akan dilakukan di gedung DPR Senayan, Jakarta.
Demonstrasi lanjutan itu dilakukan sebagai desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Kamis (17/10) tepat sebulan pascapengesahan parlemen, revisi itu akan menjadi Undang-Undang.
Editor: Rony Sitanggang
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
