Share This

Sri Mulyani Pastikan Asuransi Risiko Bencana Dibentuk 2019

Pemerintah berencana membentuk asuransi bencana tahun depan.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 10 Okt 2018 22:06 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pembukaan Symposium on Islamic Infrastructure Finance pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10). (Foto: ANTARA/ Jefri T)

KBR, Nusa Dua - Pemerintah berencana membentuk asuransi bencana tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap cara ini bisa mengurangi beban APBN ketika bencana terjadi. Menurut dia, pemerintah kerap harus memutar otak untuk mengalihkan anggaran pos tertentu ke penanggulangan bencana.

"Tantangan kita sekarang, bagaimana kita mengidentifikasi manajemen fiskal dan menjalankan instrumen keuangan terbaik. Bagaimana kita merancang pembiayaan itu berdasarkan tingkat risikonya," kata Sri saat mengisi Dialog Pembiayaan Bencana di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Skema ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dampak bencana. Untuk langkah awal, pemerintah akan mengasuransikan seluruh aset mereka. Sri menambahkan, asuransi bencana rencananya juga bisa membantu pembangunan kembali rumah dan pemulihan usaha kecil menengah. 

Cara lain, dengan menyiapkan pooling fund (konsorsium likuiditas). Dengan pooling fund birokrasi penyediaan dana bencana bisa dipangkas. Sebab, alokasi dana tidak memperhatikan sumber, sifat, maupun jangka waktu pemberian.

Sri Mulyani meminta perusahaan asuransi mau ikut terlibat dalam model pembiayaan risiko bencana. Dalam waktu dekat, dia berencana bicara dengan sejumlah perusahaan asuransi.

"Kita akan bicara dengan perusahaan asuransi. Biasanya, kalau ada peristiwa total loss, asuransi kita juga tidak kuat menangani itu."

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kebutuhan pendanaan bencana selama periode 2004-2013 mencapai Rp126,7 triliun. Sementara setiap tahunnya, rata-rata dana cadangan yang disediakan pemerintah hanya Rp3,1 triliun.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.