KBR, Jakarta- Pegiat antikorupsi dari Transparency International
Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk komite etik
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran para pimpinan di lembaga itu. Desakan membentuk komite etik itu menanggapi temuan Indoleaks terkait dugaan pengrusakan barang bukti
pimpinan KPK oleh dua penyidik.
Menurut Dadang, perlu respons serius
karena berita telah melebar ke publik, sehingga KPK perlu lebih
terbuka melalui pembentukan komite etik.
"Mungkin kalau sudah
pernah ada satu pemeriksaan kepada mereka, harus dibaca lagi semua
temuan-temuannya, dan dikombinasikan dengan mempertimbangkan hasil yang
sudah dipublikasikan oleh satu tim investigasi jurnalis ini dan segera
membentuk komite etik," kata Dadang kepada KBR, Rabu (10/10).
Baca: Ini Kata Jokowi Soal Temuan IndonesiaLeaks
Dadang
menilai, temuan Indoleaks dapat digunakan sebagai dasar KPK membentuk
komite etik.
Nantinya dipastikan unsur komite berasal dari internal dan
eksternal KPK agar kinerjanya berimbang, sebab urgensi komite itu
dapat mempertaruhkan nama baik KPK di hadapan publik
"Kalau saya
cukup. Sangat cukup. Sehingga segera saja karena itu problem serius
karena potensial ke arah ranah pidana. Sebetulnya kepentingannya apa,
kepentingannya untuk menegakkan marwahnya KPK. Memulihkan kredibilitas
KPK," pungkasnya.
Baca: Skandal Perusakan Buku Merah
Dadang juga menilai, pengembalian dua
penyidik KPK ke kepolisian yang merupakan bagian dari sanksi, masih perlu ditimbang kembali. Sebab kepastian ranah pidana atau bukan juga belum
jelas hingga kini.
Di sisi lain, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK,
Yudi Purnomo, memasrahkan sikap mereka kepada pimpinan KPK atas temuan
Indoleaks.
Yudi juga enggan mengomentari desakan pemeriksaan
internal terhadap pimpinan mereka, yang diduga melakukan pelanggaran
etik.
Editor: Kurniati
"Harapan KPK tentu saja semua pidana yang dijatuhkan atau semua hukuman yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan, barulah kemudian dihitung masa lima tahun tersebut,"
"Peraturan KPU agar dibuatkan rumusan yang jauh lebih detail sebagaimana telah diputus dalam amar putusan MK,"
Kementerian Kesehatan mendukung Bulog salurkan beras fortifikasi
Kebijakan 'Merdeka Belajar' juga meminta inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pendidikan.
"Yang 50 persen yang ditanggung negara itu akan dibarengi dengan prasyarat kinerja."
"Banyak lansia yang terus mencari penghasilan karena terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kasus tersebut, pemerintah perlu campur tangan untuk memberikan perlindungan."
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan website sebagai wadah pendaftaran peserta yang ingin mendapatkan Kartu Prakerja. 
"Kalau Mamberamo mau dibangun, itu 23 ribu megawatt. Terbesar di dunia kalau hydropowernya dibangun."
Pemerintah mencari formula terbaik RUU KKR agar tak kembali dibatalkan MK
"Ini baru pertama sekali kita laksanakan, karena memang untuk algojo perempuan itu harus kita adakan pelatihan terlebih dahulu."