KBR, Jakarta- Pegiat antikorupsi dari Transparency International
Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk komite etik
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran para pimpinan di lembaga itu. Desakan membentuk komite etik itu menanggapi temuan Indoleaks terkait dugaan pengrusakan barang bukti
pimpinan KPK oleh dua penyidik.
Menurut Dadang, perlu respons serius
karena berita telah melebar ke publik, sehingga KPK perlu lebih
terbuka melalui pembentukan komite etik.
"Mungkin kalau sudah
pernah ada satu pemeriksaan kepada mereka, harus dibaca lagi semua
temuan-temuannya, dan dikombinasikan dengan mempertimbangkan hasil yang
sudah dipublikasikan oleh satu tim investigasi jurnalis ini dan segera
membentuk komite etik," kata Dadang kepada KBR, Rabu (10/10).
Baca: Ini Kata Jokowi Soal Temuan IndonesiaLeaks
Dadang
menilai, temuan Indoleaks dapat digunakan sebagai dasar KPK membentuk
komite etik.
Nantinya dipastikan unsur komite berasal dari internal dan
eksternal KPK agar kinerjanya berimbang, sebab urgensi komite itu
dapat mempertaruhkan nama baik KPK di hadapan publik
"Kalau saya
cukup. Sangat cukup. Sehingga segera saja karena itu problem serius
karena potensial ke arah ranah pidana. Sebetulnya kepentingannya apa,
kepentingannya untuk menegakkan marwahnya KPK. Memulihkan kredibilitas
KPK," pungkasnya.
Baca: Skandal Perusakan Buku Merah
Dadang juga menilai, pengembalian dua
penyidik KPK ke kepolisian yang merupakan bagian dari sanksi, masih perlu ditimbang kembali. Sebab kepastian ranah pidana atau bukan juga belum
jelas hingga kini.
Di sisi lain, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK,
Yudi Purnomo, memasrahkan sikap mereka kepada pimpinan KPK atas temuan
Indoleaks.
Yudi juga enggan mengomentari desakan pemeriksaan
internal terhadap pimpinan mereka, yang diduga melakukan pelanggaran
etik.
Editor: Kurniati
BNPB mengirimkan 1 unit helikopter Mi-8 untuk mendistribusikan bantuan
“Politik itu pada umumnya adalah bagaimana mencapai tujuan dengan mempunyai kekuasaan, itu rumusan politik di manapun terjadi," 
"Pokoknya jangan kita berbelit-belit. Prinsipnya kita menyelesaikan masalah,"
"Dua hari lalu sudah ditanyain, 'Betul, Pak,' dipakai untuk apa? 'Beli kopi," 
"Laporan terakhir yang saya terima belum. Oleh sebab itu kita langsung saja menuju ke masalah saja. Tidak jadi itu masalahnya apa?" 
"Ada eskalasi misalnya pembatasan kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, pokoknya sektor fundamental freedoms itu banyak mengalami kemunduran."
"Ada beberapa media yang tidak terdaftar di Dewan Pers digunakan untuk propaganda dan menyebarkan narasi-narasi." 
Aliansi masyarakat sipil menolak Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan itu dinilai tak berpihak pada warga pesisir.
Membahas perkembangan Gojek dan saran-saran. Kemudian juga dia ingin merencanakan dia minta saran bagaimana mengatur transportasi di DKI dan kota-kota lain, saling tukar pandangan lah
BNPB juga mencatat ada 11 kali gempa susulan hingga pukul 12.00 tadi. Meski begitu, gempa di Bali ini tak berpotensi tsunami.
"Kalau perhitungan kami kan minimal stok untuk 3 bulan, stok yang sudah kami miliki lebih dari 7 bulan. Sudah aman."
"Cara-cara dan model-model lama sudah tidak bisa kita lanjutkan. Tidak ada pilihan lain, bahwa kita harus cepat."
"Yang belum tanam kita sarankan tanam padi gogo. Padi gogo itu padi ladang yang tahan kekeringan."
"Pola tanam yang disarankan untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini, harusnya sudah mulai ada bahkan pada akhir tahun 2018 yang lalu."
"Undang-undang HAM mengikat semua instansi kenegaraan dan harus jadi perhatian. Nggak bisa diterobos gitu aja," 
"Sudah kita kirimkan radiogramnya yang sudah jalan, kalau ada kejadian kecil mbok jangan nunggu pusat lah, langsung ditangani sendiri,” kata Mendagri.
Sebelumnya Ombudsman RI Jakarta menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pengeluaran dan pengawalan terhadap terpidana suap PLTU Riau-1 Idrus Marham saat izin berobat di Rumah Sakit 
"Rata-rata mengalami kerugian yang luar biasa. Ini akibat masuknya garam impor"
"Mulai dari Tegaldelomi ada masjid yang retak, ada atapnya yang roboh. Teras masjid yaitu masjid Nurul Iman Dusun Rajegwesi itu terasnya belum ambruk tapi sudah mau ambruk,” 
"Saya baru dapat info dari Deputi Perundang-undangan Sekneg, sudah dikirim Presiden ke DPR. kita menunggu pertimbangan DPR."