KBR, Jakarta- Pegiat antikorupsi dari Transparency International
Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk komite etik
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran para pimpinan di lembaga itu. Desakan membentuk komite etik itu menanggapi temuan Indoleaks terkait dugaan pengrusakan barang bukti
pimpinan KPK oleh dua penyidik.
Menurut Dadang, perlu respons serius
karena berita telah melebar ke publik, sehingga KPK perlu lebih
terbuka melalui pembentukan komite etik.
"Mungkin kalau sudah
pernah ada satu pemeriksaan kepada mereka, harus dibaca lagi semua
temuan-temuannya, dan dikombinasikan dengan mempertimbangkan hasil yang
sudah dipublikasikan oleh satu tim investigasi jurnalis ini dan segera
membentuk komite etik," kata Dadang kepada KBR, Rabu (10/10).
Baca: Ini Kata Jokowi Soal Temuan IndonesiaLeaks
Dadang
menilai, temuan Indoleaks dapat digunakan sebagai dasar KPK membentuk
komite etik.
Nantinya dipastikan unsur komite berasal dari internal dan
eksternal KPK agar kinerjanya berimbang, sebab urgensi komite itu
dapat mempertaruhkan nama baik KPK di hadapan publik
"Kalau saya
cukup. Sangat cukup. Sehingga segera saja karena itu problem serius
karena potensial ke arah ranah pidana. Sebetulnya kepentingannya apa,
kepentingannya untuk menegakkan marwahnya KPK. Memulihkan kredibilitas
KPK," pungkasnya.
Baca: Skandal Perusakan Buku Merah
Dadang juga menilai, pengembalian dua
penyidik KPK ke kepolisian yang merupakan bagian dari sanksi, masih perlu ditimbang kembali. Sebab kepastian ranah pidana atau bukan juga belum
jelas hingga kini.
Di sisi lain, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK,
Yudi Purnomo, memasrahkan sikap mereka kepada pimpinan KPK atas temuan
Indoleaks.
Yudi juga enggan mengomentari desakan pemeriksaan
internal terhadap pimpinan mereka, yang diduga melakukan pelanggaran
etik.
Editor: Kurniati
Dan per jam 11 tadi sudah sekitar 3.000 narapidana anak seluruh Indonesia, yang sudah dibebaskan melalui mekanisme tadi dan dikeluarkan oleh mekanisme asimilasi rumah
Jakarta dianggap sudah siap dari aspek ekonomi dan logistik untuk karantina wilayah. FPKS DPRD DKI menyayangkan sikap pemerintah pusat yang malah tidak setuju.
Juru bicara BNPB Agus Wibowo menegaskan, pemerintah tengah berupaya menambah jumlah ventilator. 
"Sejalan dengan imbauan pemerintah untuk masyarakat agar tetap di rumah atau tidak mudik."
Penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda di masa pandemi Corona
Hidup sulit di tengah pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu kesehatan mental 
tapi yang jelas bahwa kita meminta masyarakat untuk tidak mudik. sebab risikonya besar sekali kalau mudik itu. ini mencari yang paling maslahatnya
Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun
“Kami optimistis produksi APD bisa cepat diproduksi, karena kebutuhan bahan baku sudah tersedia. Pada akhir April 2020, diperkirakan 5-10 juta APD bisa didistribusikan.”
"Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat."
"Kami laporkan secara terbuka di portal Covid19.go.id, maupun di portal BNPB.go.id."
“BPS melakukan penyesuaian pelaksanaan Sensus Penduduk online sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.”
"Ketika menerapkan Darurat Sipil, negara terlepas dari kewajiban hukum menjamin hak-hak dasar masyarakat."
“Kami mendorong para insinyur klinik untuk bekerja (memproduksi ventilator) dengan sumber daya lokal mereka, dengan mengikuti spesifikasi utama dan informasi keselamatan.”
Menurutnya langkah itu diambil lantaran karantina wilayah harus melalui persetujuan pemerintah pusat sebelum dilakukan. Semua itu sudah diatur sesuai undang-undang.
Alasannya, masih banyak hilir mudik masyarakat dari luar dan antar-desa. 
"Sudah kita siapkan khususnya (TKI) dari negeri jiran Malaysia. Kita tahu 4.646 TKI saat ini melalui pintu-pintu tikus."
"Protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan baik di airport, di pelabuhan dan pos lintas batas (PLB)."
"Adonan yang sudah diracik itu kita mendapatkan juga, dan switching. Kemudian yang bersangkutan sudah pernah melakukan uji coba, tidak bisa kami sampaikan di mana," 
"SOP orang masuk dan keluar, pembatasan kunjungan, kunjungan ke narapidana dan tahanan sudah dihentikan dan diganti dengan video call,” 
