KBR, Jakarta - Sidang gugatan class action terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan PT Freeport Indonesia mengungkap adanya indikasi kesalahan prosedur pencabutan kepesertaan ribuan pekerja Freeport dari BPJS Kesehatan. Fakta persidangan itu didapat saat Kepala Bidang Divisi Pelayanan Kepesertaan JKN-BPJS Timika Papua, Yane Imbiri menyampaikan keterangan sebagai saksi, Rabu (10/10/2018).
Ia mengakui pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan 4.200 pekerja Freeport Indonesia tanpa didahului konfirmasi mengenai status para pekerja ke pihak perusahaan. Pencabutan kepesertaan, kata Yane, hanya berdasar pada informasi sistem online (e-Dabu) bahwa pekerja-pekerja itu tak lagi terdaftar. Sementara mekanisme e-Dabu memungkinkan perusahaan mencabut sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan pekerjanya.
Padahal saat itu, ribuan pekerja masih dalam sengketa hubungan industrial dengan perusahaan. Kala itu para pekerja tengah melangsungkan mogok, memprotes kebijakan PHK PT Freeport Indonesia.
Semestinya, menurut Yane, selama belum ada pemutusan hubungan kerja maka kepesertaan BPJS kesehatan ribuan pekerja Freeport itu masih tetap aktif.
"Perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh putusan pengadilan, atau penerapan penyelesaian hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Yane dalam kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Sebelumnya, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru melayangkan gugatan ke BPJS Kesehatan dan PT Freeport Indonesia. Langkah ini merespons pemutusan sepihak iuran BPJS Kesehatan ribuan pekerja PT Freeport Indonesia.
Menanggapi kesaksian tersebut, kuasa hukum Lokataru Nurkholis Hidayat berpandangan keterangan Yane bakal memberatkan BPJS Kesehatan. Sebab dari kesaksian itu terungkap beberapa hal di antaranya BPJS Kesehatan diduga lalai mengecek status pekerja PT Freeport Indonesia sebelum mencabut kepesertaan dan adanya celah sistem e-Dabu BPJS Kesehatan yang membuka akses bagi perusahaan untuk menonaktifkan secara sepihak kepesertaan pekerja. Selain itu, BPJS Kesehatan juga disebut tak menagih angsuran ke PT Freeport Indonesia.
Catatan Redaksi:
Baca juga:
- Buruh Sebut Ketua PN Timika Jadi Kontraktor dan Dapat Fasilitas Freeport
- Muslihat Freeport Menghabisi Perlawanan Buruh
Editor: Nurika Manan
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
