Jokowi Bantah Gratiskan Tarif Tol Suramadu untuk Kepentingan Pilpres

"Kalau kita mau urusan politik, ya nanti nanti saya gratiskan bulan Maret atau April saja tahun depan. Itu lho, jangan apa-apa dikaitkan dengan politik lah, ini urusan ekonomi, ini urusan investasi."

BERITA , NASIONAL

Senin, 29 Okt 2018 15:29 WIB

Author

Ninik Yuniati

Jokowi Bantah Gratiskan Tarif Tol Suramadu untuk Kepentingan Pilpres

Presiden Joko Widodo (kiri) menaiki truk saat akan meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). (Foto: ANTARA/ Zabur K)

KBR, Surabaya - Presiden Joko Widodo , membantah pembebasan tarif jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu merupakan upaya mendulang suara demi Pemilihan Presiden 2019  mendatang.

Menurutnya, perubahan terkait tarif bukan pertama kali terjadi.

Sebelum membebaskan tarif Tol Suramadu, Jokowi mengaku mendapat berbagai masukan dari tokoh masyarakat. 

Selain itu, kebijakan pembebasan tarif ini untuk mendorong masuknya investasi ke Provinsi Jawa Timur.

"Tadi perjalanannya, 2015 itu sudah digratiskan sepeda motor. 2016 sudah dipotong 50 persen, tapi belum ada dampak. Kalau kita mau urusan politik, ya nanti nanti saya gratiskan bulan Maret atau April saja tahun depan. Itu lho, jangan apa-apa dikaitkan dengan politik lah, ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, kesejahteraan," kata Jokowi, dalam keterangan tertulis yang diterima KBR di Surabaya, Jawa Timur.

Jokowi menambahkan, dengan pembebasan tarif, maka biaya pemeliharaan jembatan Suramadu bakal ditanggung oleh APBN. Ia mengklaim, hal ini tidak akan merugikan negara. 

Pasalnya, pemasukan dari tarif tol Suramadu hanya sekitar Rp120 miliar.

Jembatan Suramadu dengan panjang lebih dari 5,4 kilometer merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.