KBR, Bogor - Pemberian dana kelurahan berpotensi terhambat lantaran belum adanya payung hukum. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemberian dana ini belum bisa dipastikan akan dilakukan tahun depan.
Pemerintah, kata dia, masih menunggu payung hukum yang tengah dikaji Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Ini yang sedang dipelajari, dikaji. Kalau memang ada payung hukumnya ya kita jalankan. Kalau enggak ada payung hukumnya ya enggak kita jalankan. Kita buat dulu," kata Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10/2018).
Kendati belum ada payung hukum, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Rp3 triliun khusus untuk kelurahan. Kata Pramono, itu sebagai cadangan jika nantinya payung hukum sudah dibuat.
Ketika disinggung soal pemberian dana kelurahan yang berbau politik demi kepentingan Pilpres 2019, politikus senior PDIP itu hanya menjawab diplomatis.
"Ini kan mau bagi buat rakyat, (masa) enggak boleh. Kalau bagi buat pengusaha yang kaya-kaya, itu yang dilarang."
Baca juga:
- Dana Kelurahan Berdampak Negatif, jika .....
- Masuk Tahun Politik, Jokowi Tambah Dana Perlindungan Sosial Hampir Rp100 T
Editor: Nurika Manan
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
