KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan menegur Pemerintah Kabupaten Samosir karena dianggap gagal melindungi tiga bocah dengan HIV positif.
Tjahjo mengaku dirinya telah menerima laporan terkait diskriminasi terhadap tiga bocah pengidap HIV di Desa Nainggolan, Kabupaten Samosir. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten harusnya memberikan pengertian dan informasi yang baik kepada masyarakat terkait penyebaran HIV dan AIDS.
"Akan kami cek. Tapi secara prinsip pemerintah daerah harus melindungi setiap warganya. Apalagi pengidap HIV/AIDS . Yang eks teroris saja kita jaga. Yang pulang dari Suriah saja kita jaga," kata Tjahjo di Gedung Sekretariat Negara, Kamis (25/10/2018).
Tjahjo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Samosir semestinya meyakinkan masyarakat bahwa HIV/AIDS tidak akan menyebar hanya karena bersentuhan atau berada di ruangan yang sama.
"Pemerintah daerah wajib melindungi masyarakatnya yang mengidap HIV/AIDS," kata Politikus PDI Perjuangan ini.
Baca: Meruntuhkan Stigma
Tjahjo juga menegaskan tiga bocah tersebut tidak boleh dikeluarkan dari sekolah dengan alasan mengidap HIV positif. Namun begitu, dia belum bisa menjelaskan langkah konkret pemerintah pusat untuk melindungi mereka.
Ia hanya berjanji akan mengecek kondisi di lapangan ke pemerintah daerah.
"Kalau penyakit begitu harus dirawat. Perlu pendekatan itu bukan bahaya. Enggak bisa kalau dipegang, terus kena," pungkas Tjahjo Kumolo.
Editor: Kurniati
"Dalam pengembangan perkara kemudian KPK masih menemukan sejumlah pemberian lain yang diduga diterima Bupati Bogor saat itu."
"Melalui perpanjangan ini, kami bersama aparat kepolisian dan TNI akan fokus pada penegakan aturan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat,"
"Saya berkawan baik dengan pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan pak Fadli Zon. Inilah Indonesia." 
"Bagi FSGI, anak yang bisa belajar itu ya anak yang sehat dan hidup. Artinya kalau dia sekolah tapi kesehatan dan kehidupannya terancam bagaimana?" 
“Nanti pas dilakukan kembali vaksinasi yang kedua, catatan itu diberikan kepada dokter tersebut."
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." 
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," 
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." 
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," 
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
