Share This

Bekas Anggota Dewan Pers Sebut Pemberitaan IndonesiaLeaks Bukan Hoaks

Bekas anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo menilai penyebaran isu hoaks yang diarahkan ke pelbagai media IndonesiaLeaks berupaya untuk menutup jurnalis mengkritisi lembaga antikorupsi KPK.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 19 Okt 2018 20:03 WIB

KBR, Jakarta - Bekas anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai penyebaran isu hoaks yang diarahkan ke sejumlah media anggota IndonesiaLeaks berupaya untuk menutupi kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti di lembaga antirasuah tidak termasuk kabar bohong atau hoaks. Karena, lanjut Agus, sumber informasi itu jelas.

"Penyebarnya jelas. IndonesiaLeaks itu jelas yang mengorganisir namanya Eni (Direktur PPMN). Di belakangnya ada ICW, ada AJI, ada Greenpeace. Medianya ada Jakarta Post, ada CNN, ada Tempo, KBR. Subjeknya jelas," kata Agus dalam sebuah diskusi yang diadakan Kaukus Muda Indonesia di Jakarta, Jumat(19/10/2018).

Agus pun menepis anggapan bahwa pemberitaan IndonesiaLeaks bukan karya jurnalistik. Hanya saja, menurut dia, tetap ada ruang koreksi yang bisa digunakan melalui Dewan Pers.

"Apakah itu laporan jurnalistik yang bagus atau bukan? Itu baru bisa dipersoalkan. Mestinya kita pertanyakannya ke Dewan Pers."

Sementara Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti pemberitaan tersebut sebagai bukti baru. Kata dia, hal itu juga perlu untuk membuktikan integritas KPK.

"KPK mestinya tidak melakukan upaya pembenaran. Anggap saja ada bukti baru. Pemeriksaan baru, memastikan apa yang dilakukan KPK tidak ada satu yang salah. Kalau hanya berdasarkan bukti lalu, publik juga meragukan."

Senin (8/10/2018), IndonesiaLeaks merilis laporan dugaan perusakan barang bukti dugaan suap yang menjerat pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Diduga, bukti berupa buku catatan keuangan perusahaan Basuki itu dirusak dua penyidik KPK dari unsur kepolisian--Roland dan Harun. Buku bersampul merah tersebut diduga memuat jejak aliran duit pengusaha Basuki Hariman ke sejumlah nama pejabat. Beberapa nama dalam buku itu diduga mengarah ke Tito Karnavian.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.