KBR, Jakarta - Bekas anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai penyebaran isu hoaks yang diarahkan ke sejumlah media anggota IndonesiaLeaks berupaya untuk menutupi kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti di lembaga antirasuah tidak termasuk kabar bohong atau hoaks. Karena, lanjut Agus, sumber informasi itu jelas.
"Penyebarnya jelas. IndonesiaLeaks itu jelas yang mengorganisir namanya Eni (Direktur PPMN). Di belakangnya ada ICW, ada AJI, ada Greenpeace. Medianya ada Jakarta Post, ada CNN, ada Tempo, KBR. Subjeknya jelas," kata Agus dalam sebuah diskusi yang diadakan Kaukus Muda Indonesia di Jakarta, Jumat(19/10/2018).
Agus pun menepis anggapan bahwa pemberitaan IndonesiaLeaks bukan karya jurnalistik. Hanya saja, menurut dia, tetap ada ruang koreksi yang bisa digunakan melalui Dewan Pers.
"Apakah itu laporan jurnalistik yang bagus atau bukan? Itu baru bisa dipersoalkan. Mestinya kita pertanyakannya ke Dewan Pers."
Sementara Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti pemberitaan tersebut sebagai bukti baru. Kata dia, hal itu juga perlu untuk membuktikan integritas KPK.
"KPK mestinya tidak melakukan upaya pembenaran. Anggap saja ada bukti baru. Pemeriksaan baru, memastikan apa yang dilakukan KPK tidak ada satu yang salah. Kalau hanya berdasarkan bukti lalu, publik juga meragukan."
Senin (8/10/2018), IndonesiaLeaks merilis laporan dugaan perusakan barang bukti dugaan suap yang menjerat pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Diduga, bukti berupa buku catatan keuangan perusahaan Basuki itu dirusak dua penyidik KPK dari unsur kepolisian--Roland dan Harun. Buku bersampul merah tersebut diduga memuat jejak aliran duit pengusaha Basuki Hariman ke sejumlah nama pejabat. Beberapa nama dalam buku itu diduga mengarah ke Tito Karnavian.
Baca juga:
- 'KPK Terkesan Tebang Pilih Tangani Skandal Buku Merah'
- Laporan IndonesiaLeaks Dituding Hoaks, Ketua AJI: Buktikan Bagian Mana yang Fiktif
Editor: Nurika Manan
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialis
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 
"Kami keluarga besar Harokah Islam Indonesia beserta eks Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan eks Negara Islam Indonesia beserta segenap pendukungnya dengan ini berikrar..."
"Indonesia harus memahami bahwa ada keprihatinan mendalam (terhadap Papua)."
"Kalau yang di tempat TVRI ada satu bus yang turun di situ, lalu digiring sama polisi."
pengembangan energi nuklir akan mengakhiri ketergantungan dalam penggunaan energi fosil.
"Aturan dari mana itu, kalau mau melintasi (perbatasan wilayah) harus kasih surat pemberitahuan?"
"Draf RUU Pertanahan yang terakhir hanya memfasilitasi kepentingan bisnis-bisnis besar, tanpa secara jelas membahas penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia."
RUU Pertanahan dinilai belum mampu memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik.
Menurut kalangan aktivis, ada sejumlah masalah nasional yang "hilang" atau tak dibahas Jokowi dalam pidatonya.
Dari pengakuan pelaku, terungkap bahwa yang bersangkutan menjual data pribadi dengan harga antara Rp 350.000 hingga Rp 20.000.000.
"Rakyat berhak mengetahui apa yang yang menjadi kinerja lembaga negara itu."
Siapa yang benar?