KBR, Jakarta - Bekas anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai penyebaran isu hoaks yang diarahkan ke sejumlah media anggota IndonesiaLeaks berupaya untuk menutupi kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti di lembaga antirasuah tidak termasuk kabar bohong atau hoaks. Karena, lanjut Agus, sumber informasi itu jelas.
"Penyebarnya jelas. IndonesiaLeaks itu jelas yang mengorganisir namanya Eni (Direktur PPMN). Di belakangnya ada ICW, ada AJI, ada Greenpeace. Medianya ada Jakarta Post, ada CNN, ada Tempo, KBR. Subjeknya jelas," kata Agus dalam sebuah diskusi yang diadakan Kaukus Muda Indonesia di Jakarta, Jumat(19/10/2018).
Agus pun menepis anggapan bahwa pemberitaan IndonesiaLeaks bukan karya jurnalistik. Hanya saja, menurut dia, tetap ada ruang koreksi yang bisa digunakan melalui Dewan Pers.
"Apakah itu laporan jurnalistik yang bagus atau bukan? Itu baru bisa dipersoalkan. Mestinya kita pertanyakannya ke Dewan Pers."
Sementara Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti pemberitaan tersebut sebagai bukti baru. Kata dia, hal itu juga perlu untuk membuktikan integritas KPK.
"KPK mestinya tidak melakukan upaya pembenaran. Anggap saja ada bukti baru. Pemeriksaan baru, memastikan apa yang dilakukan KPK tidak ada satu yang salah. Kalau hanya berdasarkan bukti lalu, publik juga meragukan."
Senin (8/10/2018), IndonesiaLeaks merilis laporan dugaan perusakan barang bukti dugaan suap yang menjerat pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Diduga, bukti berupa buku catatan keuangan perusahaan Basuki itu dirusak dua penyidik KPK dari unsur kepolisian--Roland dan Harun. Buku bersampul merah tersebut diduga memuat jejak aliran duit pengusaha Basuki Hariman ke sejumlah nama pejabat. Beberapa nama dalam buku itu diduga mengarah ke Tito Karnavian.
Baca juga:
- 'KPK Terkesan Tebang Pilih Tangani Skandal Buku Merah'
- Laporan IndonesiaLeaks Dituding Hoaks, Ketua AJI: Buktikan Bagian Mana yang Fiktif
Editor: Nurika Manan
Para suporter juga meminta TGIPF mengusut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan.
Keterlibatan penyuluh agama sangat diperlukan melalui khotbah, ceramah, dan tausiah
Tahura bisa memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap lingkungan kepada dunia.
TGIPF juga berkewajiban untuk bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta sebelum diumumkan secara resmi oleh presiden. 
Masyarakat tidak konsisten, mereka setuju dengan pendapat ini tetapi mereka tetap mau dapat subsidi.
“Saya percaya ekonomi kreatif Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif," 
Jumlah santunan bagi korban meninggal yakni 50 juta rupiah dari pemerintah pusat.
Universitas Siber Muhammadiyah juga mengembangkan layanan pembelajaran berbasis teknolog immersive seperti Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) dan Mixed Reality (XR).
"Tim investigasi dari Irwasum maupun dari Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri."
"Memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi,"
Bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menyesali perbuatannya yang dia sebut emosional itu.
Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat, bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci.
Apalagi kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan kepada kami itu akibat gas air mata.
Pertandingan di Stadion Kanjuruhan saat itu dikawal lebih dari 4 ribu aparat gabungan TNI Polri. TNI juga mendapat kecaman karena melakukan tindakan represif terhadap penonton pertandingan.
"Semuanya (diaudit). Apakah gerbangnya sesuai standar, cukup lebar?"
"Ini kalau kita lihat kapasitas stadion yang demikian luas, demikian padatnya kemarin itu, dan juga pintu evakuasi yang juga tidak terlalu memadai, ini juga punya andil."
Jokowi ingin memastikan para pasien mendapat pelayanan terbaik.
Obat dan vitamin itu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan bahan berbahaya terlarang.
“Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan"
