KBR, Jakarta - Bekas anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai penyebaran isu hoaks yang diarahkan ke sejumlah media anggota IndonesiaLeaks berupaya untuk menutupi kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti di lembaga antirasuah tidak termasuk kabar bohong atau hoaks. Karena, lanjut Agus, sumber informasi itu jelas.
"Penyebarnya jelas. IndonesiaLeaks itu jelas yang mengorganisir namanya Eni (Direktur PPMN). Di belakangnya ada ICW, ada AJI, ada Greenpeace. Medianya ada Jakarta Post, ada CNN, ada Tempo, KBR. Subjeknya jelas," kata Agus dalam sebuah diskusi yang diadakan Kaukus Muda Indonesia di Jakarta, Jumat(19/10/2018).
Agus pun menepis anggapan bahwa pemberitaan IndonesiaLeaks bukan karya jurnalistik. Hanya saja, menurut dia, tetap ada ruang koreksi yang bisa digunakan melalui Dewan Pers.
"Apakah itu laporan jurnalistik yang bagus atau bukan? Itu baru bisa dipersoalkan. Mestinya kita pertanyakannya ke Dewan Pers."
Sementara Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti pemberitaan tersebut sebagai bukti baru. Kata dia, hal itu juga perlu untuk membuktikan integritas KPK.
"KPK mestinya tidak melakukan upaya pembenaran. Anggap saja ada bukti baru. Pemeriksaan baru, memastikan apa yang dilakukan KPK tidak ada satu yang salah. Kalau hanya berdasarkan bukti lalu, publik juga meragukan."
Senin (8/10/2018), IndonesiaLeaks merilis laporan dugaan perusakan barang bukti dugaan suap yang menjerat pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Diduga, bukti berupa buku catatan keuangan perusahaan Basuki itu dirusak dua penyidik KPK dari unsur kepolisian--Roland dan Harun. Buku bersampul merah tersebut diduga memuat jejak aliran duit pengusaha Basuki Hariman ke sejumlah nama pejabat. Beberapa nama dalam buku itu diduga mengarah ke Tito Karnavian.
Baca juga:
- 'KPK Terkesan Tebang Pilih Tangani Skandal Buku Merah'
- Laporan IndonesiaLeaks Dituding Hoaks, Ketua AJI: Buktikan Bagian Mana yang Fiktif
Editor: Nurika Manan
"Banyak data NIK dan KK di Dukcapil Kabupaten/kota yang belum terintegrasi secara penuh dengan database Dukcapil pusat."
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."
"Mungkin ke depan diproyeksikan Biak ini menjadi semacam 'space island' atau pulau keantariksaan."
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," 
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "