KBR, Bogor - Pemerintah tidak akan mengabulkan usul partai politik untuk membebankan biaya saksi partai untuk Pileg 2019 ke APBN. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, Undang-Undang Pemilu sudah mengatur negara hanya membiayai pelatihan saksi melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu).
"Enggak. Kita ikuti UU Pemilunya. Sudah kita bahas. Dan di situ sudah ada APBN-nya. Kalau nambah sendiri, nanti gimana?" ujar Mardiasmo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10/2018).
Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan tidak punya dasar mengalokasikan dana khusus untuk membiayai saksi partai. Menurutnya, pemerintah akan mematuhi ketentuan UU Pemilu.
"Itu kan udah dibahas. Waktu itu kan sudah diputuskan yang dianggarkan untuk Bawaslu saja."
Sebelumnya, DPR mengusulkan agar dana saksi dibebankan ke APBN. Isu tersebut pernah mengemuka dalam pembahasan UU Pemilu tahun 2017, namun ditolak.
Ketua Komisi II yang membidangi pemerintah dalam negeri Zainuddin Amali mengatakan, evaluasi pilkada serentak tahun ini menunjukkan ada parpol yang tidak mampu membiayai saksi. Usul ini lantas menuai tanggapan beragam dari parpol.
Baca juga:
Editor: Nurika Manan
"Berkaitan dengan adanya dugaan adakah tim kampanye ada di sana atau tidak. "
"Istirahat sebentar dokternya pun datang ketemu saya."
"Karena kita bersepakat, konstitusi bersepakat untuk menunjuk KPU sebagai sebuah lembaga independen yang telah dipercaya segenap masyarakat, ya sudah ikuti saja,"
"Untuk tidak melakukan mobilisasi. Baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya atau mobilisasi tentang ketidakpuasan,"
Foto itu memperlihatkan grafis pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto unggul dalam penghitungan suara hitung cepat sejumlah lembaga survei, dengan keunggulan di atas 54 persen.
Cukup banyak komentar dari nettizen lain yang mengungkapkan ketidakpercayaan pada lembaga survei penyelenggara hitung cepat (quick count/QC). 
Informasi itu menyebut calon pemilih yang datang ke TPS 06 Bintaran Kulon sebelum pukul 10 WIB akan berpeluang mendapat doorprize. Hadiah yang tersedia mulai cincin lapis emas hingga voucher makan.
Pemantauan dilakukan sedari dini semenjak tahapan awal pemilu dilakukan hingga hari pemungutan suara.
“Bawaslu berusaha gerakkan semua elemen. Kepala suku dan kaum milenial memiliki peran yang sangat penting,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach.
Di era digital, pekerja bisa menerima perintah atasan di manapun dan kapanpun, selama ia memegang gawai dan terkoneksi dengan internet.
Jokowi menyinggung soal industri olahraga electronic sport (eSport) di Indonesia, seperti Mobile Legend, DOTA, dan lain-lain yang digemari anak-anak muda.
Sejak era Presiden SBY, sertifikasi halal MUI sudah menjadi acuan bagi negara-negara lain. Hal ini memudahkan negara pengekspor untuk memasukkan produk-produknya ke Indonesia.
Dalam lakon ini, setiap jenazah wajib memiliki Surat Keterangan Kematian yang Baik (SKKB). Koruptor tidak berhak mendapat SKKB, sehingga saat mati ia tidak berhak dikubur.
Menurut Ketua Komite Intelijen Senat AS, apa yang dilakukan Assange dan Wikileaks bukanlah kerja jurnalistik, melainkan kerja mata-mata.
"Karena memang hanya kecurangan yang bisa mengalahkan pak Prabowo saat ini,"
"Kalau ada yang dilanggar, Bawaslu bisa menindak, kalau ada pidananya, Polri harus tegas,"
Kalau dilihat dari kajian Bawaslu, nampaknya ada banyak masalah kerawanan Pemilu yang sudah terjadi di ruang-ruang publik kita. Daerah mana saja yang paling rawan?
"Kedua hal kemungkinan itu harus jelas dan detail,"
"Sudah ada tim gabungan di Polri yang terdiri dari polisi, Ombudsman, dan KPK sendiri,"
Upaya apa saja yang sudah dilakukan polisi untuk menangkap penyerang Novel?