KBR, Bogor - Pemerintah tidak akan mengabulkan usul partai politik untuk membebankan biaya saksi partai untuk Pileg 2019 ke APBN. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, Undang-Undang Pemilu sudah mengatur negara hanya membiayai pelatihan saksi melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu).
"Enggak. Kita ikuti UU Pemilunya. Sudah kita bahas. Dan di situ sudah ada APBN-nya. Kalau nambah sendiri, nanti gimana?" ujar Mardiasmo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10/2018).
Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan tidak punya dasar mengalokasikan dana khusus untuk membiayai saksi partai. Menurutnya, pemerintah akan mematuhi ketentuan UU Pemilu.
"Itu kan udah dibahas. Waktu itu kan sudah diputuskan yang dianggarkan untuk Bawaslu saja."
Sebelumnya, DPR mengusulkan agar dana saksi dibebankan ke APBN. Isu tersebut pernah mengemuka dalam pembahasan UU Pemilu tahun 2017, namun ditolak.
Ketua Komisi II yang membidangi pemerintah dalam negeri Zainuddin Amali mengatakan, evaluasi pilkada serentak tahun ini menunjukkan ada parpol yang tidak mampu membiayai saksi. Usul ini lantas menuai tanggapan beragam dari parpol.
Baca juga:
Editor: Nurika Manan
Kekuatan aparat pengamanan di Sigi dan sekitarnya terus ditambah
Inflasi tertinggi terjadi di Tual yakni sebesar 1,15 persen mtm. Tetapi ada 7 kota yang mengalami deflasi, di antaranya Kendari, Ambon, atau Tarakan.
Erick mengatakan Himbara sebagai bagian dari BUMN strategis cukup terdampak akibat pandemi Covid-19, lantaran kehilangan pendapatan yang cukup besar
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."
"Terkait dengan kesembuhan yang menurun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi khususnya oleh pemda setempat terkait pelaksanaan 3T,"
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Dokter meninggal karena tertular Covid-19 dan terlalu lelah menangani pasien
Semisal konflik di Nduga, Papua, pada 2018, dan konflik di Intan Jaya, akhir 2019 lalu.
"Kalau anak-anak, kalian menjadi anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi covid. Covidnya juga takut sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif."
"Dalam dua-tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. "
"Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19," 
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
