Sengketa Lahan Telukjambe Karawang, Petani Kecewa Pada Komnas HAM

""Kalau begini sifatnya Komnas HAM lebih baik tidak ada, karena dia lebih administratur.""

KBR, Jakarta- Serikat Tani Nasional STN   kecewa kepada Komnas HAM. Alasannya, kata Ketua Pimpinan Pusat KPP STN, Ahmad Rifai, hingga saat ini Komnas belum mengambil sikap atas aduan mereka.

Dia pun mengkritik prosedur pengaduan komnas yang berbelit-belit. Padahal, saat itu kondisi petani genting. STN   sudah mengirimkan surat kepada Komnas HAM pertanggal 13 Oktober 2016. Keesokan harinya mereka pun mendatangi kantor Komnas di Jakarta. Ahmad bercerita mereka diterima Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

"Kalau kritik Komnas HAM, kalau begini sifatnya Komnas HAM lebih baik tidak ada, karena dia lebih administratur. Dia naik dulu diterima di pengaduan, surat kami dibaca bagian sana sini, baru dibaca komisioner, dari komisioner belum rapat lagi di antara komisioner, baru diputuskan komisioner mana yang pegang. Sementara di bawah orang sudah berjatuhan menjadi korban. Susah juga, tidak ada jalan pintas," tegasnya saat dihubungi KBR, Kamis (20/10/2016)

Saat itu, petani juga meminta bisa menginap di Kantor Komnas HAM, tetapi ditolak.

"Kita minta nginap di komnas Ham, tidak bisa ya mas, karena sudah SOP kami dari kesekjenan udah ngga bisa menerima orang untuk menginap di sini, karena ini layanan publik. Saya juga heran justru kalau layanan publik kami bisa diterima di situ," keluhnya.

Saat ini, kata Ahmad ratusan petani masih bertahan di kantor STN di Jalan Tebet, sambil menunggu proses di BPN.

"Kami akan bertahan. Kami akan membangun komunikasi dengan pergerakan di Jakarta, kami ketemu LBH Jakarta kemarin. Kami juga ketemu Kontras hari ini." Tambahnya lagi.

Untuk kebutuhan pangan sehari-hari pengungsi, para petani dan beberapa pihak dari STN urunan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Kebutuhan petani masih iuran. Di Jakarta kita masih punya di tanah merah, jadi urunan juga," katanya.

Bantuan dari Kementerian Sosial, kata dia masih diajukan. Mereka pun dibantu salah satu organisasi perempuan di Jakarta.

Menanggapi kekecewaan itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan  akan memeriksa keberadaan laporan petani Karawang mengenai konflik lahan dengan PT  Pertiwi Lestari. Laporan itu sedianya telah dilakukan Kamis pekan lalu.

Anggota Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, anggota yang menangani konflik agraria adalah Dianto Bachriadi. Namun, Dianto  kini telah non-aktif karena sedang sakit, disamping dijerat kasus keuangan Komnas HAM. Namun dia menjamin seluruh laporan warga pasti akan diproses.

"Saya akan cek ya. Karena kalau di Komnas HAM kan dari pengaduan masuk ke pemantauan," terangnya kepada KBR, Kamis (20/10/2016) malam.

"Kemarin tanggal 13 itu berarti minggu lalu. Nanti saya cek lagi, ini Karawang yang kasus apa lawan apa? Supaya saya juga bisa cek sama komisioner lain," jelasnya lagi.

Sandra menambahkan, saat ini seluruh anggota Komnas HAM lainnya sedang berada di lapangan untuk berbagai macam tugas. Ada yang sedang menyelidiki kasus maupun memberikan pendidikan di daerah. Sementara yang di Jakarta tinggal Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat dan dirinya.

• Ketua STN Ahmad Rifai
• Komisioner Komnas HAM
• Natalius Pigai