Sekolah Rusak Belum Jadi Prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahkan ada siswa yang jadi korba sekolah rusak

BERITA | NASIONAL

Kamis, 27 Okt 2016 22:42 WIB

Author

Achirudin Islami

Sekolah Rusak Belum Jadi Prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah

Ilustrasi: sekolah rusak (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Yayasan penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) menyebut rata-rata pemerintah hanya mengalokasikan 0,99% dari APBD 2016 untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Presentase alokasi tersebut menurun dari 0,41% dalam APBN 2014, menjadi 0,37% dalam APBN 2015 dan 0,21% dalam APBN 2016. Itu merupakan temuan YAPPIKA dari penelitiannya di 10 daerah.

Manajer Advokasi YAPPIKA Hendrik Rosdinar mengatakan hasil itu menunjukkan pemerintah yang tidak serius dalam menangani perbaikan kelas khususnya di sekolah-sekolah yang berada di daerah.

"Mereka harus komit dan konkrit untuk memperbaiki kelas, sampai jangka waktu kapan perbaikan alokasi kelas akan dilakukan?" ujarnya dalam diskusi media "Indonesia Darurat Sekolah Rusak" di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

"Miris sekali, karena begitu banyak kelas yang dalam kondisi Rusak," tambahnya kecewa.

Sementara itu berdasarkan data Kemendikbud, terdapat 18,6% ruang kelas SD dan 16,62% ruang kelas SMP atau 17,61% ruang kelas di jenjang pendidikan dasar berada dalam kondisi rusak dengan tingkat keparahan sedang dan berat. Sedangkan data 10 kabupaten/kota yang menjadi sampel studi YAPPIKA menunjukan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan data di tingkat nasional yaitu, 16,03% ruang kelas SD dan 13,94% ruang kelas SMP yang berada dalam kondisi rusak.

Siswa Jadi Korban
YAPPIKA juga mencatat setidaknya terdapat 105 anak korban luka yang terdiri dari 61 siswa SD dan 44 siswa SMP, serta 4 anak korban jiwa yang terdiri dari 1 siswa SD dan 3 siswa SMP akibat sekolah roboh.

Diperkirakan butuh waktu rata-rata 6,3 tahun untuk merehabilitasi seluruh ruang kelas untuk daerah yang masih kurang ruang kelas di 10 kabupaten/kota yang menjadi sampel studi YAPPIKA. Sedangkan Papua membutuhkan waktu 26 hingga 27 tahun untuk merehabilitasi kelas.

Dampak lain juga diunglap pengamat pendidikan, Eka Simanjuntak. Ujarnya kondisi mutu pendidikan di Indonesia dari sisi literasi masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. "Kita terlalu fokus pada konten, diluar negeri sudah learning skill," ujar Eka dalam diskusi itu.

Ia menjelaskan, fasilitas dan lingkungan belajar sangat mempengaruhi perilaku motivasi belajar siswa dan guru sehingga ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan yang kreatif.

Sekolah Rusak? "Lapor" Saja
Sementara itu, Gibran Sesunan, Staf Eksekutif Deputi I Bidang Pengendalian Pembangunan Kantor Staf Presiden menyatakan akan mengupayakan perbaikan fasilitas dan ruang kelas di beberapa daerah yang mengalami kerusakan dengan membentuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Ia berharap dengan adanya layanan tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pengaduan atau pelaporan kepada pemerintah dalam sektor kesehatan, Infrastruktur fasilitas publik, dan pendidikan.

"Lapor bukan hanya Tools tapi juga pengelolaan Tim yang berkualitas," tambahnya.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

RS di Jalur Gaza Kewalahan Tampung Pasien Covid-19

Kabar Baru Jam 7

Kisah Pendamping Program Keluarga Harapan Edukasi Warga Cegah Stunting

Siapkah Sekolah Kembali Tatap Muka?

Eps8. Food Waste