KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam pernyataan pemerintah terkait hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta pembunuhan aktivis HAM Munir. Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan sikap itu bisa ditangkap sebagai sinyal ketidakseriusan pemerintah.
"Jadi jawaban atau alasan bahwa dokumen itu hilang kita anggap sebagai sinyal atau tanda pemerintah tidak menganggap penting persoalan ini. HAM tidak jadi prioritas sehingga dokumen itu hilang," kata Imdadun di DPR, Kamis (13/10).
Imdadun meminta agar pemerintah tidak berkelit. Dia mendesak pemerintag mencari salinan dokumen tersebut ke institusi-institusi yang pernah menerima dari pemerintahan SBY atau kepada bekas anggota TPF.
Imdadun mengakui bahwa Komnas menyimpan 1 salinan. Namun, ia ragu dengan kebenaran isinya karena dokumen yang dia terima bukan dokumen resmi.
"Saat itu kami terima. Tapi kan bukan yang resmi. Mana tahu ada tip ex atau bagaimana."
Pasca putusan KIP, ujar dia, dokumen tersebut sudah menjadi kepemilikan publik. Publik berhak mengetahui isi dokumen. Jika di dalamnya ada infornasi yang untuk kepentingan penyelidikan lebih jauh atau perlindungan korban harus dirahasiakan, maka Imdadun meminta pemerintah tidak memutuskannya secara sepihak.
"Apakah confidential atau seluruhnya publik, itu KIP yang putuskan mana yang boleh di-share atau tidak."
Salinan di DPR
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Benny K. Harman menyebut DPR pasti memiliki satu salinan dokumen TPF Munir. Namun, dia sendiri tidak yakin dimana letak persis keberadaan tersebut.
"Saya rasa DPR juga punya. Itu kan tebal. Kalau mau dicari lagi bisa ada. DPR pasti punya. (DPR dikirim juga?) Pastilah. Kita dulu sudah membuat rekomendasi. Masa tidak ada," kata Benny.
Dia sendiri menganggap hilangnya dokumen tersebut aneh. Namun politisi Demokrat ini justru meminta agar kelanjutan kasus itu tidak perlu lagi melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bekas presiden. Menurut dia, saat itu upaya SBY membentuk TPF dan memerintahkan kepolisian mendalami lagi kasus tersebut sudah cukup.
"Janganlah lagi libatkan pemerintahan yang dulu. Ini masalah keseriusan pemerintah yang sekarang. Pemerintah serius tidak atasi masalah ini?"
Editor: Rony Sitanggang
"Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa mengendalikan Covid ini dengan lebih baik," 
"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 Covid-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK Mutation di Indonesia." 
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,” 
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
