Laporan Asli TPF Munir Raib, KIP: Yang Diumumkan Dokumen Resmi

""Kalau menurut kita sepanjang itu dikeluarkan resmi dari pemerintah, yang penting official, dokumen yang official dikeluarkan negara ya sudah.""

KBR, Jakarta-  Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang valid dan tidak menyesatkan dari hasil investigasi Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib ke publik sesuai keputusan sidang KIP. Namun  Komisioner  KIP Yhannu Setyawan tak mau berkomentar soal polemik belum ditemukannya dokumen asli.

"(Jika diumumkannya dari salinan?) Kalau menurut kita sepanjang itu dikeluarkan resmi dari pemerintah, yang penting official, dokumen yang official dikeluarkan negara ya sudah. (Tak perlu verifikasi bahwa sumbernya dari dokumen asli yang diminta harus diumumkan?) Yang menyatakan itu dokumen resmi, valid dan benar kan pemerintah. Kan pemerintah yang menyatakan ini dokumennya valid, akurat, dokumennya benar. Yang kita dorong kan bahwa semua itu memberikan informasi yang valid, benar dan tidak menyesatkan kan itu yang paling penting," kata Yhannu kepada KBR, Rabu (26/10/2016).

Yhannu juga enggan menjawab bila keputusan KIP tak dapat dilaksanakan termohon.

"Norma di undang-undangnya kalau tidak keberatan ya berarti dilaksanakan, kalau keberatan ya tenggatnya sampai 2 november nanti. Selama ini semua berjalan sesuai perintah Undang-undang, kalau badan publiknya tidak menerima ya mekanisme keberatan ditempuh kalau diterima ya dilaksanakan," ujar Yhannu.

Sebelumnya, Tim TPF Munir pimpinan Marsudi Hanafi telah menyerahkan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 24 Juli 2005. Penyerahan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat era SBY termasuk Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi.

Kemarin, Sudi mengaku tidak menemukan dokumen asli TPF Munir. Ia hanya menemukan salinan atau copy dari dokumen tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada bekas Ketua TPF Marsudi Hanafi, dinyatakan dokumen tersebut sama dengan naskah asli. SBY juga menyatakan bakal segera mengirimkan salinan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintahan SBY tak mengumumkan dokumen itu dengan alasan masih digunakan untuk kepentingan proses hukum.

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo meragukan akurasi dari salinan dokumen TPF Munir. Prasetyo meng atakan dokumen asli lebih akurat untuk dijadikan dasar penentuan langkah pemerintah selanjutnya.

• TPF Munir
• Anggota Majelis Komisioner KIP Yhannu Setyawan