KBR, Jakarta - Bekas Anggota TPF Kasus Pembunuhan Munir Usman Hamid menilai pernyataan Presiden SBY yang tidak menyimpan dokumen hasil TPF Munir bertentangan dengan bekas Jaksa Agung di rezim tersebut, Abdurahman Saleh. Kata Usman Hamid, hal itu membuktian ada ketidakberasan dalam pengarsipan dokumen negara yang begitu penting.
"Semalam saja, dalam sebuah telewicara di televisi, mantan jaksa agung di era SBY yaitu Abdurahman Saleh dia mengaku menyimpannya, Sekretaris Kabinet juga menyimpannya. Jadi, kalau pernyataan SBY menyangkal justru bertentangan dengan pernyataan Abdurahman Saleh dan itu malah semakin memperlihatkan manajemen pemerintah di masa lalu bermasalah begitu juga di masa sekarang," jelas Bekas Anggota Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir Usman Hamid kepada KBR, Selasa (25/10/2016).
Baca: SBY Serahkan Salinan
Usman Hamid menambahkan, penyataan bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menolak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait kejelasan dokumen pembunuhan Munir juga dinilai negatif. Kata dia, pernyataan itu memberikan sinyal tidak mau kooperatif dalam membuka dokumen penting tersebut.
"Publik bisa memberi penilaian yang negatif dan malah merugikan yang memberikan penyataan. Itu memberikan sinyal tidak mau bekerjasama," tambahnya.
Namun, Usman menyambut baik pernyataan akan memberikan salinan dokumen yang selama ini dipegang kepada lembaga kementerian sekretaris negara.
"Tentu saja kalau memang dokumen itu dokumen yang otentik akan diserahkan kepada Sekretaris Negara itu suatu yang positif kalau memang itu benar," katanya.
Editor: Rony Sitanggang
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
