Wakil Ketua Komisi Hukum DPR: Pimpinan DPR Perlambat Seleksi Capim KPK

"Dikhawatirkan seleksi calon pimpinan KPK tak bisa dilakukan lantaran akhir Oktober para Anggota DPR sudah memasuki masa reses. Jabatan pimpinan KPK yang saat ini hanya berlaku hingga Desember."

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang terkesan memperlambat proses fit and proper test (tes seleksi kelayakan dan kepatutan) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Benny, hingga kini pimpinan DPR belum menugaskan alat kelengkapan dewan untuk mempersiapkan proses tersebut.

Ia khawatir seleksi calon pimpinan KPK tak bisa dilakukan lantaran akhir Oktober para Anggota DPR sudah memasuki masa reses. Sementara jabatan pimpinan KPK yang saat ini hanya berlaku hingga Desember.

"Hingga kini belum ada penugasan dari Pimpinan DPR. Rapat Paripurna belum menugaskan alat kelengkapan untuk menangani fit and proper test calon pimpinan KPK. Apakah itu nanti diserahkan ke Komisi III yang membidangi hukum? Ataukah dibentuk Panitia Khusus untuk menyeleksinya? Hingga kini belum juga jelas. Kira-kira cukup tidak waktunya? Sangat mepet sekali. Saya juga tidak tahu apakah cukup atau tidak. Tapi rasanya tidak cukup," kata Benny Harman, Kamis (15/10).

Benny juga meminta agar Pimpinan DPR memberikan penjelasan kepada publik soal belum adanya jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Hal ini untuk menghidari adanya kesan politik, serta menghidari kesan DPR pro terhadap tindak pidana korupsi.

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan daftar delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR, sebulan lalu, tepatnya 14 September 2015.

DPR akan menjalani reses mulai 31 Oktober 2015. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap fit and proper test calon pimpinan KPK bisa selesai sebelum reses.

Editor: Agus Luqman 

• fit and propertest
• seleksi calon pimpinan kpk
• DPR
• komisi hukum dpr
• KPK