Setahun Jokowi-JK, ICW Beri Rapor Merah

"Pemerintah setengah hati terhadap upaya pemberantasan korupsi dan KPK."

KBR, Jakarta - LSM antikorupsi ICW memberikan rapor  merah dengan nilai lima kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang genap setahun Selasa ini. Menurut Peneliti ICW Aradila Caesar, ada beberapa poin yang membuat pemerintahan Jokowi-JK mendapatkan nilai buruk. Di antaranya soal pemilihan jabatan strategis di bidang hukum seperti kepolisian dan kejaksaan agung.

Hal ini diperparah dengan dukungan setengah hati pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan KPK. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal program pemberantasan korupsi melemah.

"Bagaimana Jokowi selama satu tahun dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum kami masih belum puas. Kalau boleh dikasih nilai, nilainya 5 jauh dari kata baik." Tegas Aradila.

"Ada beberapa hal yang kenapa yang membuat kita mengatakan tidak puas atau jauh dari kata baik. Pertama, adalah soal pemilihan jabatan-jabatan strategis di bidang hukum," jelas Peneliti ICW, Aradila Caesar kepada KBR, Selasa (20/10/2015).

Peneliti ICW Aradila Caesar menambahkan, pemerintah harus memperbaiki paradigma pemberantasan korupsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah diminta menggenjot penyelesaian beberapa kasus hukum korupsi. Tak hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK juga diminta merampungkan harmonisasi aturan seperti RUU Perampasan aset dan aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Editor: Rony Sitanggang

• raport jokowi merah
• icw
• Peneliti ICW Aradila Caesar