Perempuan Minta Difokuskan dalam SDGs

“Memberdayakan perempuan akan menyelesaikan banyak masalah,” ungkap Sekjen KPI Dian Kartika Sari.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 07 Okt 2015 20:51 WIB

Author

Rio Tuasikal

Perempuan Minta Difokuskan dalam SDGs

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berisi 17 goals dan 169 target.

KBR, Jakarta – Koalisi Perempuan Indonesia meminta pemerintah fokus pada kelompok perempuan ketika melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mulai tahun depan.

Sekjen KPI, Dian Kartika Sari, mengatakan kelompok perempuan masih menghadapi segudang masalah dan jarang diperhatikan. Masalah itu antara lain akses kesehatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi. “Setengah warga adalah perempuan. Kalau setengah warga ini tidak terangkat kehidupannya, kita akan gagal mencapai SDGs,” jelasnya.

Dian menghitung, ada 98 target yang menyangkut perempuan dari total 169 target SDGs. Dengan fokus pada target-target tersebut, pemerintah bisa memenuhi sebagian besar target. “Memberdayakan perempuan akan menyelesaikan banyak masalah,” ungkapnya.

SDGs menetapkan "kesetaraan gender" sebagai tujuan 5. "Namun tujuan bidang kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan juga berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan yang disematkan kepada perempuan," jelas Dian lagi.

Ketika melaksanakan Agenda Pembangunan Milenium (MDGs) lalu, Indonesia berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah perempuan. Namun Indonesia gagal menekan angka kematian ibu dan kematian anak – keduanya berhubungan erat dengan perempuan.

Perempuan dalam RPJMN vs SDGs

Dian mengatakan Indonesia perlu mengarahkan agenda perempuan nasional pada SDGs yang ambisius. Sebab agenda pemberdayaan perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak komprehensif dibandingkan dengan SDGs. “Pemberdayaan perempuan ada di RPJMN, tapi targetnya terlalu rendah,” jelasnya.

Selain itu, RPJMN tidak melarang sunat perempuan dan perkawinan anak yang keduanya dilarang dalam SDGs. Juga, Mahkamah Konstitusi telah menolak menaikkan batas usia perkawinan perempuan jadi 18 tahun – artinya anak 16 tahun tetap legal menikah. Padahal perkawinan anak memicu turunnya kesehatan, putusnya pendidikan, dan langgengnya kemiskinan. Begitu pun sunat perempuan yang memicu berbagai penyakit termasuk kanker serviks. “Kalau ikuti RPJMN, Indonesia takkan memberi sumbangan berarti dalam SDGs,” jelasnya.

Lembaga think tank Copenhagen Consensus Center menyatakan investasi kepada kelompok perempuan merupakan program efektif. Target yang perlu diprioritaskan antara lain meningkatkan akses perempuan terhadap alat kontrasepsi, pemberdayaan ekonomi, meningkatkan partisipasi sekolah, dan menunda usia perkawinan. “Meningkatkan partisipasi sekolah dan menunda perkawinan bisa menghasilkan keuntungan balik 5 kali lipat,” ujar Bjorn Lomborg, direktur lembaga ini.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Posko Tuk Tampung Aduan Soal Perda Zonasi Pesisir

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

What's Up Indonesia