Aksi Mogok Buruh, APINDO Minta Jaminan Keamanan Berusaha

Jaminan itu diperlukan agar tak ada sweeping dari serikat buruh yang mengganggu jalannya roda usaha.

BERITA | NASIONAL

Senin, 26 Okt 2015 20:52 WIB

Author

Yudi Rachman

Aksi Mogok Buruh, APINDO Minta Jaminan Keamanan Berusaha

Ilustrasi aksi buruh. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta jaminan keamanan kepada kepolisian terkait rencana aksi mogok ribuan buruh atas penolakan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan. Ketua Advokasi Kebijakan Publik DPN Apindo, Anthony Hilman mengatan, jaminan itu diperlukan agar tak ada sweeping dari serikat buruh yang mengganggu jalannya roda usaha. Ia juga meminta, serikat buruh memberi keleluasaan pada anggotanya untuk tetap bekerja dan tidak memaksa buruh untuk mengikuti aksi penolakan tersebut.

"Pemerintah bisa mengantisipasi itu, menjelang pengesahan PP Pengupahan itu, Serikat Pekerja sudah mengancam. Ini bukan hal yang baru penolakan PP Pengupahan ini. Pemerintah kita harap lebih mengantisipasi, kita bangun kepedulian dan kesadaran bersama untuk kepentingan bangsa dan negara," jelas Ketua Advokasi Kebijakan Publik DPN Apindo, Anthony Hilman kepada KBR, Senin (26/10/2015).

Anthony Hilman menambahkan, PP Pengupahan yang baru itu menguntungkan semua pihak, baik bagi buruh maupun dunia usaha. Keuntungan itu berupa kepastian penyesuaian upah tiap tahun. Selain itu, tidak ada lagi tarik ulur antara pengusaha dan serikat pekerja dalam hal menentukan persentase kenaikan upah berdasarkan KHL yang bisa berujung pada demonstrasi. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri

Alokasi Bijak THR Masa Pandemi

Kontroversi Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam

Kabar Baru Jam 7