KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan PPP bakal memutuskan sikap resmi koalisinya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Meski begitu PPP kini disebut sudah merapat ke koalisi Jokowi setelah tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan di DPR dan MPR. (Baca: PPP Janji Tak Kembali ke Koalisi Prabowo)
Pengurus DPP PPP Syaifullah Tamliha menyatakan, partainya saat ini masih resmi sebagai pendukung Koalisi Prabowo karena Ketua Umum Suryadharma Ali masih terdaftar sebagai presidium Koalisi tersebut. Rencananya keputusan koalisi akan diambil lewat voting pengurus harian. Sikap ini akan diputuskan setelah Ketua Dewan Syura PPP pulang dari ibadah haji 15 Oktober.
"Ke kubu mana, apakah koalisi Indonesia Hebat atau Koalisi Merah Putih. Sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. kami pasti memutuskan. Bukan dengan muktamar. Ini kan kami masih sah kami pengurus ini. Akan diputuskan oleh pengurus harian," ujar Syaifullah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/10) siang.
Pengurus DPP PPP, Syaifullah Tamliha menambahkan, kubu Suryadharma dan Romahurmuziy berencana mengadakan muktamar masing-masing. Kubu Suryadharma tanggal 23 di Jakarta, sementara kubu Romahurmuziy tanggal 16 di Yogyakarta.
Syaifullah menyebut keputusan dari dua muktamar itu tidak akan berlaku karena dilaksanakan terpisah. Sementara mahkamah partai sudah memutuskan muktamar sah bila dihadiri kedua kubu.
"Pak Romahurmuziy sudah terlanjur pesan hotel di sana. Pak SDA sudah memesan di sini. Akan mubadzir," kata Syaiful.
Editor: Nanda Hidayat
PPP Putuskan Koalisi Sebelum Pelantikan Presiden
KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan PPP bakal memutuskan sikap resmi koalisinya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang.
Sabtu, 11 Okt 2014 13:08 WIB
PPP, Koalisi, Pelantikan Presiden
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Migor Langka DPR Minta Pemerintah Tegas
"Tinggal pemerintah ini mau enggak menjalankan ini dengan serius. Benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat."Sidang Tragedi Kanjuruhan AKP Sidik Perintahkan Penembakan Gas Air Mata
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."Migor Langka Pedagang Pasar Pemerintah Gagal Awasi
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."Pemberian USG ke Puskesmas Tak Merata Kemenkes Akui Ada Kendala
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.Airlangga Perpu Cipta Kerja Segera Diparipurnakan DPR
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.Kiara Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.PUSKAPA 34 Persen Dispensasi Perkawinan Anak Karena Hamil
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidupPerkara Asupan yang Semestinya Dikasih ke Bayi dan Balita
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's TrendingDewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.Jokowi Memerintahkan Percepatan Pembangunan Jalan di Daerah
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup Keluarga Korban Mutilasi Puas
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.PP Muhammadiyah Minta Apdesi Berhenti Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Belum Jadi Kesepakatan Bersama APDESI
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.Banyak yang Lalai Waspada Karhutla di Tahun Politik
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.Wapres Tekan Perkawinan Anak dengan Pendekatan Hukum dan Agama
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.Komisi I DPR Menetapkan 9 Anggota KPI Berikut Daftarnya
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Most Popular / Trending