Perludem: SBY dan Demokrat Harus Tanggung Jawab

"Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) minta presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat membuktikan komitmen mereka dalam memilih aturan pilkada langsung."

KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) minta presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat membuktikan komitmen mereka dalam memilih aturan pilkada langsung. 

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, menjelaskan kekisruhan pengesahan UU Pilkada pada bulan lalu akibat ulah Demokrat yang walkout pada sidang paripurna. Karena itu pihaknya meminta SBY dan Demokrat untuk bertanggung jawab mengawal Perppu Pilkada.

"Tanggung jawab Demokrat tidak berhenti dengan keluarnya Perppu ini. Sebab secara langsung Perppu ini ada, sebagai konsekuensi dari Demokrat yang walkout pada saat pengambilan keputusan pada 26 September lalu,” ujar Titi. 

“Jadi saya kira kami tidak mau lengah dengan apa yang ada. Justru disinilah pembuktian SBY dan Demokrat kesungguhannya,” tambahnya. 

Menurut Titi Anggraeni, pihaknya akan tetap mempersiapkan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi kendati presiden telah mengeluarkan Perppu. Namun uji materi tersebut baru akan dilakukan jika DPR menolak Perppu tersebut. 

Perludem dan koalisi masyarakat sipil juga tidak akan lengah dalam mengawasi Perppu ini, sebab saat ini suara Koalisi Merah Putih lebih dominan di DPR. Koalisi yang merupakan kubu Prabowo Subianto itu mendukung pilkada tidak langsung. 

Sebelumnya Presiden SBY mengeluarkan Perppu, pengganti UU Pilkada yang menuai banyak protes. Karena nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Editor: Antonius Eko 

• ruu pilkada
• demokrat
• sby