Blusukan ke BKPM, Jokowi Ingin Perizinan Investasi Diperbaiki

"KBR, Jakarta - Joko Widodo blusukan untuk pertama kalinya sebagai presiden blusukan. Blusukan perdananya ini ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)."

KBR, Jakarta - Joko Widodo blusukan untuk pertama kalinya sebagai presiden blusukan. Blusukan perdananya ini ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam kunjungannya yang tiba-tiba itu, Jokowi berharap agar perizinan investasi asing maupun dalam negeri bisa dilakukan di satu pintu. Kata Jokowi selama ini perizinan investasi cukup lamban karena harus diurus ke BKPM dan sejumlah kementerian terkait.

"Kita ingin membangun one stop service untuk perizinan yang nasional. Artinya orang yang mau investasi tidak harus ke kementerian-kementerian. Satu saja cukup. Oleh karena itu kita datang ke BKPM untuk memastikan pelayanan di sana seperti apa. Saya langsung tanya tadi ke beberapa pemohon, investor baik ke Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang (lagi) mengurus," kata Jokowi di Istana Kepresidenan .

Presiden Jokowi menambahkan layanan one-stop-service untuk perizinan investasi ini nantinya akan terpusat di BKPM. Targetnya sistem satu pintu itu akan berjalan pada awal tahun depan. Kini perubahan izin investasi masih berfokus untuk membenahi sistem dan  mengintegrasikannya dalam satu kantor.

"Secara penampilan kantor sudah bagus, perangkat yang ada bagus, online system bagus, tapi kita jumpai dalam SOP nya misalnya izin prinsip hanya 3 hari. Tapi dalam praktiknya saya tanya (ke pemohon) ada yang 12 hari. Tapi itu saya pikir bisa diperbaiki. Yang penting bagaimana mengintegrasikan izin-izin yang ada di kementerian untuk dijadikan satu di BPKM. Karena sistemnya di sana sudah mulai berjalan. Ini kita targetin 3-6 bulan sudah siap. Yang penting menyiapkan kantornya dulu," jelas Jokowi.

Jokowi menyayangkan lambatnya perizinan untuk pembangunan pembangkit listrik yang bisa memakan waktu hingga empat tahun. Padahal listrik sangat penting bagi masyarakat dan pertumbuhan industri.

Presiden belum menargetkan berapa pertumbuhan investasi dari perombakan sistem yang akan dibangun. Namun Jokowi berharap mudahnya investasi akan memperbesar lapangan kerja di Indonesia. Jokowi yakin jika masalah perizinan modal di pusat sudah lancar dan cepat, maka daerah juga siap menjalankan sistem tersebut.

"Untuk ngurus power plan, pembangkit listrik ada yang butuh waktu dua tahun tiga tahun, empat tahun, itu yang tidak bisa dibiarkan. Karena listrik itu untuk masyarakat yang pertama. Yang kedua untuk industri, manufaktur semuanya butuh itu. Inilah yang mau kita lakukan terobosan agar investigasi di bidang pembangkit listrik cepet. Karena kalau ngga tahun depan kita bisa gelap", kata Jokowi.

Editor: Pebriansyah Ariefana

• jokowi
• ekonomi
• kabinet