NASIONAL

Pemerintah Tak Serius Capai Swasembada Pangan

"Pemerintah dinilai tak serius mengupayakan swasembada pangan di Indonesia. Jelang tenggat program swasembada pangan 2014 mendatang, pemerintah masih membiarkan lahan-lahan produktif beralih fungsi untuk kebutuhan di luar sektor pertanian."

Irvan Imamsyah

Pemerintah Tak Serius Capai Swasembada Pangan
petani, sawah, swasembada pangan

KBR68H, Jakarta - Pemerintah dinilai tak serius mengupayakan swasembada pangan di Indonesia. Jelang tenggat program swasembada pangan 2014 mendatang, pemerintah masih membiarkan lahan-lahan produktif beralih fungsi untuk kebutuhan di luar sektor pertanian. 


Ketua Departemen Produksi Aliansi Petani Indonesia Muhammad Rivai mengatakan alih fungsi lahan pertanian tersebar di pelbagai wilayah. Seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, juga di Kalimantan dan Sulawesi. Menurut dia, pemerintah juga tak serius menyelesaikan masalah gangguan distribusi dan praktek kartel atas tata niaga komoditi pertanian di dalam negeri.


"Tanah-tanah produktif kita hampir setiap tahun sekitar 10 persen itu berubah menjadi non pertanian. Kemudian terkait dengan perlindungan petani. Terkait perlindungan harga dan yang lainnya itu pemerintah sangat minim sekali, bahkan pemerintah menyerahkannya pada mekanisme pasar. Saya kira tak bisa seperti itu." kata Rivai.


Ketua Departemen Produksi Aliansi Petani Indonesia Muhammad Rivai menambahkan pemerintah juga lamban melaksanakan reformasi agraria yang sempat dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal-awal pemerintahannya. Padahal janjinya, pemerintah ingin memperluas lahan pertanian dengan membagi-bagikan lahan untuk para petani kecil. 


Sebelumnya, Aliansi Desa Sejahtera memperkirakan dalam kurun tiga hingga empat tahun mendatang Indonesia bakal kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Koordinator Aliansi, Tejo Wahyu Djatmiko menyebutkan, kesulitan itu akan terjadi jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produksi pangan petani lokal. Selama ini pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang pro petani, namun secara bersamaan membuka keran impor pangan yang menyebabkan produksi pangan petani tak bisa bersaing.


Editor: Antonius Eko 


  • petani
  • sawah
  • swasembada pangan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!