Bagikan:

Jurus Pemerintah Kendalikan Inflasi akibat Kenaikan BBM Subsidi

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam pengendalian inflasi di tanah air.

NASIONAL

Selasa, 13 Sep 2022 13:24 WIB

inflasi

Pedagang melayani pembeli di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/9/2022). (Foto: ANTARA/Arnas Padda)

KBR, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal September ini. Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah mengucurkan dana lebih dari Rp24 triliun sebagai bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, agar inflasi tetap terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kenaikan harga BBM pasti akan berdampak luas, termasuk memicu inflasi.

"Maka sebagian dari tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan oleh bapak menteri ESDM. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga, dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers, Sabtu (3/9/2022).

Selain mengucurkan bantalan sosial, pemerintah pusat juga meminta seluruh kepala daerah menggunakan anggaran daerah atau APBD untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga BBM.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi. Surat Edaran itu juga mengatur dua persen dari Dana Transfer Umum, bisa digunakan untuk bantuan sosial.

"Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada Gubernur, Bupati, Walikota, agar daerah bersama-sama bekerja bersama-sama dengan Pusat, seperti saat kita bekerja secara serentak dan mengatasi COVID-19. Saya yakin bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5," ujar Jokowi (12/9/2022).

Bantuan sosial ini, kata Jokowi, ditujukan untuk pengendara ojek, pelaku UMKM dan nelayan, untuk penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Baca juga:

Sektor pariwisata

Dari sektor pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengeluarkan tiga kebijakan menyikapi kenaikan harga BBM. Menurutnya, industri pariwisata dan ekonomi kreatif identik dengan mobilitas manusia serta penggunaan energi. Karena itu, sektor ini menerima dampak signifikan dari kenaikan harga BBM.

"Pertama, bantuan bimbingan teknis dan pendampingan agar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di level kecil dan mikro bisa mengelola pembiayaannya, mengelola biaya operasionalnya lebih baik," kata Sandi pada acara The Weekly Brief with Sandi Uno (12/9/2022).

Kebijakan kedua, kata Sandiaga, adalah mendorong wisata minat khusus yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya sport tourism, wisata lari, marathon, trail run, wisata gowes dan lain sebagainya.

Kebijakan lain pemerintah adalah mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif mulai beralih ke pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Sandiaga berharap tiga kebijakan itu dapat membantu sektor wisata terutama pariwisata domestik maupun produk ekonomi kreatif dalam menekan dampak naiknya harga BBM.

Untuk nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPH Migas dan Pertamina telah berkoordinasi untuk menambah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bakal memastikan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi dipermudah dan menambah stok BBM agar tidak berkurang.

"KKP juga berkomitmen untuk selalu hadir untuk nelayan terutama dalam masa-masa sulit seperti masa kenaikan BBM saat ini, salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraanya antara lain terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil," ujar Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Komisi bidang Kelautan dan Perikanan DPR RI, Senin (12/09/2022).

Baca juga:

Tanam cabai

Meski begitu, pemerintah menganggap upaya pengendalian inflasi juga harus melibatkan masyarakat. Karena itu, pemerintah menyerukan agar pekarangan rumah ditanami tanaman kebutuhan sehari-hari seperti cabai. Seruan disampaikan dari Presiden hingga para gubernur.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto mengatakan praktik urban farming atau budidaya bahan pangan di perkotaan bisa membantu menekan kenaikan harga pangan dan mengendalikan inflasi.

"Keterjangkauan harga, jadi harganya harus murah, kenaikan BBM pak. Tentunya Pak Gubernur akan memberikan subsidi kepada transportasinya, support pak di daerah lain kita melakukan operasi pasar dan pasar murah. Nah ini yang mungkin dengan Sumsel, Sumut, Sumbar. dan tentunya kita nanti juga mendorong penanaman cabai di pekarangan. Saya lihat tadi di video sepintas mendorong urban farming sudah 60 ribu bibit," ucap Doni dalam siaran pers daring, Senin, (12/9/2022).

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending